PT Kereta Api Indonesia (Persero) menempatkan biodiesel B50 sebagai tahap penting berikutnya dalam transisi energi nasional. Target itu tidak sekadar mengikuti mandatori pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi perusahaan hingga 2030.
Peningkatan dari B35 ke B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 133.676 ton CO₂e. Angka ini menjadi kontribusi terbesar dalam tiga program utama dekarbonisasi KAI yang total target penurunan emisinya mencapai 166.873 ton CO₂e.
Pengujian B50 dilakukan bertahap
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa perpindahan menuju B50 tidak dilakukan secara tergesa-gesa. KAI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait agar setiap tahap implementasi melewati pengujian yang sesuai dengan karakter operasional perkeretaapian.
Sejak April 2026, KAI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan serangkaian uji teknis biodiesel B50 di sektor perkeretaapian. Pengujian itu mencakup lokomotif dan genset kereta api untuk menilai performa mesin, efisiensi bahan bakar, tingkat emisi, dan ketahanan sarana.
Lokomotif dan genset jadi objek uji
Untuk lokomotif, KAI menggunakan CC206 yang dioperasikan bersama rangkaian KA Sembrani dari Depo Sidotopo. Pengujian tersebut membandingkan konsumsi bahan bakar B40 dan B50 agar perusahaan mendapat gambaran yang lebih jelas sebelum penerapan yang lebih luas.
Pada sisi genset, KAI menguji unit MTU 2000 P02411 yang digunakan pada KA Bogowonto di Depo Kereta Yogyakarta. Rangkaian uji meliputi performa mesin, efisiensi konsumsi, pengukuran emisi, uji ketahanan statis selama enam jam dengan kapasitas maksimum load bank, lalu dilanjutkan uji ketahanan dinamis selama 2.400 jam yang dimulai pada 27 April 2026 di PUK Lempuyangan.
Keselamatan dan keandalan tetap jadi syarat utama
Anne mengatakan hasil pengujian akan menjadi dasar evaluasi sebelum B50 diterapkan lebih luas. Aspek yang diperhatikan mencakup performa mesin, konsumsi bahan bakar, stabilitas operasional, kondisi filter, emisi, dan kebutuhan perawatan sarana.
“Prinsip kami jelas, transisi energi harus berjalan sejalan dengan keselamatan dan keandalan operasi,” kata Anne.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menilai roadmap biodiesel menunjukkan pentingnya kesinambungan kebijakan energi nasional. Ia menegaskan sektor transportasi perlu mampu beradaptasi secara terukur agar transisi energi tidak mengganggu keselamatan dan keandalan layanan.
Perjalanan dari B0 ke B50
Penerapan biodiesel di KAI berjalan bertahap mengikuti mandatori pemerintah. Perusahaan mencatat perjalanan penggunaan bahan bakar dari B0 pada 2017, naik ke B20 pada 2018–2019, B30 pada 2020–2022, B35 pada 2023–2024, B40 pada 2025–2026, dan ditargetkan mencapai B50 pada 2026.
Bobby menyebut kereta api memiliki posisi strategis karena terhubung langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Menurut dia, setiap efisiensi energi di KAI akan berdampak pada layanan publik dan daya saing ekonomi yang lebih luas.
Pasokan energi dan kuota BBM subsidi masih berjalan
KAI masih bergantung pada dukungan BBM subsidi untuk sebagian kebutuhan operasional yang belum beralih ke biodiesel. Perusahaan berkoordinasi dengan BPH Migas dan SKK Migas, sementara pasokan energi didukung oleh PT Pertamina Patra Niaga agar layanan transportasi dan distribusi logistik tetap lancar.
Berdasarkan data pemantauan per 5 Juni 2026, KAI memperoleh alokasi BBM subsidi sebesar 214.342.000 liter untuk tahun 2026. Dari jumlah itu, realisasi penggunaan mencapai 95.394.629 liter atau sekitar 44,51 persen, sehingga sisa kuota masih 118.947.371 liter.
Kontribusi pada dekarbonisasi yang lebih luas
Dalam agenda keberlanjutan, penggunaan B50 menjadi bagian dari program dekarbonisasi KAI periode 2025–2030. KAI juga memperkuat pengukuran jejak karbon melalui pendekatan berbasis data.
Berdasarkan kajian Life Cycle Assessment bersama BRIN, operasional KRL Jabodetabek menghasilkan jejak karbon sekitar 34,03 gram CO₂e per penumpang per kilometer. Bobby menegaskan roadmap energi KAI akan terus dikembangkan agar layanan transportasi publik dan logistik tetap andal, dengan dukungan pemerintah, kesiapan teknis, dan konsistensi implementasi sebagai kunci utamanya.