Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai menggeser arah kebijakan pendidikan ke hal yang lebih mendasar. Fokusnya kini bukan hanya pada perluasan akses sekolah, tetapi juga pada perlindungan guru, penguatan karakter siswa, dan keberpihakan anggaran yang lebih nyata.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perubahan itu dalam forum strategis yang dihadiri jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bappeda, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, serta para kepala SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat. Di forum tersebut, ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus langsung menjawab masalah yang dirasakan masyarakat bawah.
Anggaran diarahkan ke persoalan yang paling mendesak
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menyatakan Pemprov Jabar tidak ingin terjebak pada kegiatan dinas yang bersifat seremonial dan jauh dari kebutuhan warga. Ia menolak pola studi banding luar negeri atau seminar mewah jika manfaatnya tidak terasa langsung di lapangan.
Menurut dia, anggaran seharusnya dipakai untuk memastikan anak-anak tetap bisa sekolah, jalan penghubung antardaerah terkoneksi, dan jembatan gantung yang rusak segera diperbaiki karena masih dilalui siswa. Ia juga menyoroti kondisi ketika daerah masih menyimpan Silpa besar sampai triliunan rupiah, sementara ruang kelas rusak dan anak putus sekolah masih ditemui.
Bantuan bagi siswa yang tidak tertampung
Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Jabar adalah bantuan sosial bagi sekitar 120.000 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam dinamika SPMB tahun ini. Pemerintah provinsi juga menyiapkan beasiswa pendidikan sekitar Rp2,7 juta hingga Rp3 juta per siswa per tahun untuk peserta didik yang harus melanjutkan sekolah di swasta.
Kebutuhan jangka panjang program itu diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun. Skema ini diposisikan sebagai upaya agar akses pendidikan tetap terbuka bagi anak-anak yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri.
Beasiswa juga dipakai untuk membangun karakter
KDM menekankan bahwa bantuan pendidikan tidak cukup hanya menutup biaya sekolah. Ia ingin skema itu menjadi dorongan perubahan perilaku dan pola pikir bagi siswa maupun orang tua.
Pemprov Jabar berencana mewajibkan penerima beasiswa menabung minimal Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari melalui kerja sama dengan bank bjb. Langkah itu disebut sebagai bagian dari pendidikan karakter dan spiritualitas, sekaligus untuk membentuk kebiasaan disiplin sejak dini.
Ia menilai negara telah mengeluarkan dana besar untuk pendidikan, sehingga penerima bantuan juga perlu memiliki komitmen terhadap masa depan mereka sendiri. Karena itu, penerima beasiswa akan diminta menandatangani komitmen untuk bersedia menabung secara rutin.
Guru dan kepala sekolah diminta tidak dibiarkan sendiri
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga memberi perhatian pada perlindungan guru dan kepala sekolah. KDM menegaskan pemerintah daerah harus hadir jika pendidik menghadapi risiko kriminalisasi hanya karena menjalankan pembinaan disiplin kepada siswa.
Ia juga menginstruksikan Bappeda dan Inspektorat Jawa Barat memperkuat fungsi advokasi administrasi bagi kepala sekolah. Langkah ini ditujukan agar para kepala sekolah tidak terjebak temuan administratif saat mutasi atau pensiun, terutama ketika mereka mengambil diskresi untuk memperbaiki fasilitas sekolah.
KDM mencontohkan situasi ketika kepala sekolah berinisiatif memperbaiki pagar atau fasilitas sekolah secara mandiri, tetapi justru terbebani laporan administrasi yang belum terencana. Pemprov Jabar, kata dia, akan memberi jaminan perlindungan selama aset fisik itu benar-benar ada dan digunakan untuk kepentingan sekolah.
Arah kebijakan itu memperlihatkan bahwa pendidikan di Jawa Barat tidak sedang dipahami semata sebagai urusan jumlah kursi di sekolah negeri. Pemerintah provinsi kini ingin menempatkan anggaran, karakter siswa, serta keamanan kerja guru dan kepala sekolah dalam satu kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
