Pemerintah India akhirnya tidak melanjutkan dorongan agar aplikasi Aadhaar dipasang sejak awal di smartphone. Sikap itu muncul setelah industri elektronik menyuarakan keberatan kuat, terutama soal risiko keamanan data dan tambahan biaya yang bisa membebani produsen.
Keputusan tersebut menutup sementara wacana yang sempat memicu perhatian besar karena menyangkut perangkat yang dipakai jutaan konsumen. Dalam penjelasan yang dikutip Reuters, kementerian teknologi informasi India menyatakan pihaknya “is not in favour of mandating the pre-installation of the Aadhaar App on smartphones.”
Keberatan Industri Jadi Faktor Penting
Penolakan dari industri tidak hanya datang dari satu sisi. Produsen ponsel menilai aplikasi yang berhubungan dengan identitas sensitif tidak bisa diperlakukan seperti aplikasi biasa yang dipasang otomatis di perangkat baru.
Kekhawatiran ini menguat karena sistem Aadhaar sendiri memuat data penting, mulai dari nomor identifikasi unik 12 digit, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, hingga keterkaitan dengan data biometrik seperti sidik jari dan pemindaian iris.
Bagi produsen, masalahnya juga berkaitan dengan operasional. Jika kewajiban itu hanya berlaku untuk pasar India, maka perangkat untuk India dan perangkat untuk ekspor perlu dipisahkan dalam jalur produksi.
Aadhaar dan Skala Penggunaannya
Aadhaar bukan layanan kecil yang hanya dipakai untuk satu kebutuhan tertentu. Sistem identitas ini digunakan luas di India untuk verifikasi layanan, termasuk dalam sektor perbankan, telekomunikasi, dan berbagai layanan lain.
Reuters melaporkan bahwa Unique Identification Authority of India atau UIDAI telah menerbitkan lebih dari 1,44 miliar nomor Aadhaar bagi penduduk India. Skala yang sangat besar itu membuat persoalan perlindungan data menjadi semakin sensitif.
Karena menyangkut identitas pribadi dalam jumlah masif, rencana memasukkan aplikasi Aadhaar ke smartphone sejak awal langsung menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan data dan bagaimana perlindungannya dijalankan.
Usulan yang Muncul dari Internal Pemerintah
Menurut laporan Reuters, usulan awal itu datang dari UIDAI pada Januari. Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India atau MeitY.
Setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dari industri elektronik, kementerian IT India kemudian mengambil jarak dari rencana tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa dorongan untuk memperluas akses layanan digital lewat perangkat konsumen tetap harus berhadapan dengan pertimbangan keamanan dan beban implementasi di lapangan.
Pemerintah sendiri tidak memaparkan alasan rinci mengapa sikapnya berubah. Namun, keputusan itu memperlihatkan bahwa kewajiban aplikasi bawaan di perangkat konsumen masih menjadi isu yang sangat sensitif di India.
Pola Kebijakan yang Pernah Berulang
Pencabutan dorongan Aadhaar ini bukan satu-satunya contoh. Reuters mencatat bahwa permintaan agar aplikasi milik negara dipasang sejak awal di ponsel telah muncul untuk keenam kalinya dalam dua tahun.
Pola ini menunjukkan adanya upaya berulang dari pemerintah untuk memperkuat jangkauan layanan digital melalui smartphone. Namun, setiap kali ide semacam itu muncul, muncul pula pertanyaan baru tentang privasi, keamanan, dan batas kewenangan negara atas perangkat milik konsumen.
Sebelumnya, pada Desember, Departemen Telekomunikasi India atau DoT juga sempat meminta produsen smartphone untuk memasang aplikasi keamanan siber Sanchar Saathi di semua perangkat baru yang dijual di India. Permintaan itu bahkan mencakup dorongan agar perangkat yang sudah terjual menerima aplikasi yang sama lewat pembaruan perangkat lunak.
Masih Ada Ruang untuk Pengecualian
Seorang pejabat senior India mengatakan kepada Reuters bahwa kementerian IT tidak mendukung pemasangan awal aplikasi “kecuali dianggap sangat penting.” Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pintu untuk kebijakan serupa belum sepenuhnya tertutup.
Meski begitu, pengalaman dari polemik Sanchar Saathi menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh perangkat konsumen dapat cepat berubah saat mendapat penolakan luas. Dalam kasus Aadhaar, perhatian kini tetap tertuju pada bagaimana pemerintah India menyeimbangkan perluasan layanan digital dengan perlindungan data dan beban produksi bagi industri smartphone.
