Gangguan siber di Indonesia kini dipandang sebagai ancaman yang dapat bergerak lintas sektor, bukan lagi berhenti di satu titik layanan saja. Ketika satu sistem terganggu, dampaknya bisa merembet ke layanan lain karena banyak infrastruktur vital saling terhubung dalam satu ekosistem digital.
Kondisi itu membuat keamanan digital semakin penting bagi layanan publik, layanan keuangan, dan sistem-sistem penting lain. Dalam situasi seperti ini, ketahanan siber bukan pelengkap, melainkan syarat agar layanan tetap berjalan saat gangguan muncul.
Risiko berantai di infrastruktur vital
Ketua Tim Pengukuran Keamanan Siber, D41 BSSN, Megi Paramitha Putra, menjelaskan bahwa pemetaan BSSN berdasarkan PP No.82/2022 menunjukkan adanya interdependensi di sejumlah sektor infrastruktur informasi vital. Administrasi pemerintah, keuangan, pertahanan, energi, dan kesehatan disebut saling terhubung dalam ekosistem digital yang sama.
Keterhubungan itu membuat satu gangguan tidak selalu berdiri sendiri. Saat satu sektor terdampak, sektor lain yang terhubung juga berpotensi ikut merasakan efeknya.
Ketahanan siber masuk ke agenda utama
Isu ini mengemuka dalam forum Tech & Telco Forum 2026 bertema “Building a Safer Digital Nation: From Connectivity to Cyber Resilience”. CNBC Indonesia menyoroti strategi, prospek, dan tantangan Indonesia dalam membangun ketahanan siber melalui forum tersebut.
Pembahasan itu menempatkan keamanan digital sebagai fondasi layanan penting. Di tengah transformasi digital yang bergerak cepat, penguatan infrastruktur dan keamanan siber harus berjalan seiring.
BSSN dorong penguatan dari awal sampai pemulihan
BSSN menjalankan sejumlah langkah untuk memperkuat keamanan siber dan sandi nasional, mulai dari identifikasi hingga strategi penanganan. Pendekatan ini diperlukan agar risiko bisa dikenali lebih awal sebelum dampaknya meluas.
Pemetaan risiko juga menjadi hal penting karena setiap sektor memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda. Karena itu, perlindungan tidak cukup berhenti pada pencegahan, tetapi juga harus mencakup kemampuan merespons dan memulihkan sistem.
Perbankan juga membangun lapisan perlindungan
Dari sisi industri, Chief Information Security Officer BNI, Kirby Chong, memaparkan penguatan keamanan siber yang dijalankan perusahaan lewat lima pilar. Kelima pilar itu mencakup identifikasi, perlindungan, deteksi, response, dan pemulihan.
Urutan itu menunjukkan bahwa keamanan siber perlu bekerja dari hulu ke hilir. Bank tidak hanya dituntut mencegah serangan, tetapi juga mendeteksi ancaman, menanganinya, lalu memulihkan layanan agar tetap terjaga.
Kolaborasi lintas sektor jadi kebutuhan
Forum tersebut juga menghadirkan Datacenter Cybersecurity Program & Product Manager Uptime Institute, Lanre Rotimi, serta SCyber Security Consultant Sangfor Technologies Indonesia, Akhmad Rezha. Kehadiran pelaku industri dan lembaga terkait memperlihatkan bahwa ketahanan siber membutuhkan kerja bersama.
Bagi Indonesia, tantangannya tidak hanya memperluas konektivitas digital. Setiap lapisan infrastruktur juga harus siap menghadapi risiko digital supaya gangguan di satu titik tidak berubah menjadi persoalan lintas sektor.
Dalam konteks itu, keamanan siber bergerak dari isu pendukung menjadi bagian inti pembangunan nasional. Saat layanan publik dan layanan keuangan makin bergantung pada sistem digital, kemampuan bertahan dan pulih menjadi sama pentingnya dengan kemampuan tersambung.
Source: www.cnbcindonesia.com
