Kementerian Keuangan meminta masyarakat tidak mudah mempercayai pesan yang menawarkan pendaftaran dana bantuan atas nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Imbauan itu muncul karena unggahan Facebook yang mencatut namanya dinyatakan sebagai hoaks dan berpotensi menyeret orang ke jalur penipuan.
Ajakan lewat pesan singkat bukan dari otoritas sah
Kemenkeu menegaskan bahwa informasi yang menyebut pemerintah melalui kementerian memberikan dana bantuan dengan mekanisme pendaftaran lewat messenger tidak benar. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, lembaga itu menyebut postingan yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai berita bohong.
Pernyataan resmi tersebut juga disampaikan lewat kanal media sosial Kemenkeu. Dalam keterangan yang dikutip dari Instagram resmi, PPID meminta masyarakat tidak mengikuti ajakan yang beredar karena pesan itu bukan berasal dari otoritas yang sah.
Modus lama yang kembali muncul di media sosial
Kasus ini memperlihatkan pola penipuan yang kerap muncul dengan wajah baru. Nama pejabat negara dipakai untuk memberi kesan seolah-olah ada program resmi yang mudah diakses, padahal tujuan utamanya adalah menarik perhatian pengguna media sosial.
Janji bantuan finansial biasanya dijadikan umpan agar korban mau merespons pesan dan mengirim data pribadi. Jalur komunikasi informal seperti pesan langsung membuat konten seperti ini tampak cepat dan meyakinkan, sehingga lebih mudah memancing kepercayaan sebelum verifikasi dilakukan.
Warga diminta lebih waspada terhadap data pribadi
Kemenkeu menekankan agar publik tidak menyerahkan data pribadi hanya karena melihat tawaran bantuan yang beredar di akun media sosial yang belum jelas keasliannya. Setiap pesan yang meminta pendaftaran, apalagi melalui messenger, perlu dicermati lebih dulu sebelum ditanggapi.
Lembaga tersebut menilai klarifikasi perlu disampaikan untuk memutus penyebaran informasi yang bisa merugikan masyarakat. Jika pesan semacam ini direspons tanpa pemeriksaan, risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi akan semakin besar.
Verifikasi ke kanal resmi jadi langkah penting
Unggahan palsu yang mengatasnamakan pejabat publik sering disusun agar terlihat meyakinkan. Karena itu, Kemenkeu mengingatkan masyarakat untuk mengecek kembali setiap tawaran bantuan melalui kanal resmi sebelum mengambil tindakan.
Peringatan ini juga dimaksudkan agar publik tidak ikut menyebarkan konten menyesatkan. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kewaspadaan menjadi cara paling aman untuk menghindari jebakan hoaks yang memanfaatkan nama lembaga negara dan pejabat pemerintah.
