Kementerian Pemuda dan Olahraga memangkas 191 regulasi menjadi hanya empat aturan utama untuk membuka ruang lebih luas bagi investasi di industri olahraga. Penyederhanaan ini juga menurunkan jumlah pasal dari sekitar 1.500 menjadi 600 pasal setelah proses deregulasi yang berjalan hampir tiga bulan dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mengubah pendekatan dari pengendali menjadi fasilitator. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan, olahraga yang tumbuh dari masyarakat dan sektor swasta membutuhkan ruang gerak yang lebih longgar agar bisa berkembang tanpa terbebani prosedur berlebihan.
Aturan yang dianggap menghambat event
Salah satu regulasi yang dicabut adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024. Aturan itu sebelumnya mewajibkan penyelenggara maraton mengantongi izin dari Kemenpora.
Regulasi tersebut juga mengatur kewajiban sponsor maraton untuk menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kementerian. Erick menilai ketentuan semacam itu tidak cocok dengan kebutuhan pertumbuhan event olahraga yang justru berpotensi menggerakkan ekonomi daerah.
Dalam konferensi pers bertajuk Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional dan Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia sebagai Tuan Rumah Ajang Internasional di Kantor Bakom RI, Kamis (2/7/2026), ia mengatakan, “Dulu semua event maraton harus izin ke kita. Sponsor maraton juga harus masuk ke kementerian sebagai bagian PNBP. Tidak bisa seperti itu.”
Dari regulasi tebal ke pelayanan yang lebih sederhana
Erick menyebut penyederhanaan aturan juga penting untuk membenahi pelayanan internal kementerian. Ia bahkan mempertanyakan apakah ada aparatur yang bisa menjelaskan 191 aturan dan 1.500 pasal itu dalam waktu tiga jam.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu banyak justru dapat menyulitkan kementerian sendiri. “Kita ini pelayan masyarakat. Kalau kita sendiri tidak hafal SOP kita, bagaimana counterpart kita atau masyarakat bisa memahaminya?” ujarnya.
Dengan jumlah aturan yang lebih ramping, Kemenpora diharapkan bisa merespons kebutuhan penyelenggara event, pelaku industri olahraga, dan masyarakat dengan lebih cepat. Penyederhanaan ini juga diposisikan sebagai upaya memperkuat fungsi pelayanan publik agar lebih efektif.
Investasi, konsumsi, dan efek ekonomi yang lebih luas
Erick menekankan bahwa berbagai studi menunjukkan deregulasi dapat mendorong efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing, menekan inflasi, dan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Ia juga menilai kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dominan.
“Government spending hanya sekitar 10% sampai 15%. Sebanyak 85% pertumbuhan itu berasal dari investasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Kemenpora ingin menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kompetisi dan penyelenggaraan event olahraga. Dengan regulasi yang lebih sederhana, acara olahraga diharapkan mampu menarik modal, memperluas partisipasi publik, dan menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pertandingan.
Erick mencontohkan liga sepak bola di Amerika Serikat yang memiliki tingkat okupansi sekitar 96,5% meski harga tiketnya relatif mahal. Menurut dia, kondisi seperti itu memunculkan efek berantai dari penjualan tiket, makanan dan minuman, hingga usaha lain di sekitar stadion.
“Pemerintah mungkin hanya membayar hosting fee, tetapi dampak ekonominya jauh lebih besar. Itulah kenapa kita melakukan deregulasi agar pemerintah, swasta, dan daya beli masyarakat bisa tumbuh bersama,” katanya.
Program olahraga juga diselaraskan antarkementerian
Selain memangkas aturan, Kemenpora mulai menyinkronkan program dengan kementerian lain agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar yang sebelumnya juga dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kedua kementerian kini sepakat bersinergi sehingga kegiatan itu cukup dijalankan melalui satu mekanisme bersama. Erick menilai langkah tersebut jauh lebih efisien dibanding masing-masing kementerian menggelar program yang sama.
Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk olahraga mahasiswa. Dalam skema baru, Kemenpora akan lebih fokus membina atlet pelajar atau student athlete melalui dukungan beasiswa.
Pemerintah telah menyiapkan 100 beasiswa di dalam negeri dan 100 beasiswa luar negeri untuk mendukung pengembangan atlet sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan mereka.
Ekosistem olahraga tidak berhenti di atlet
Erick menegaskan pembangunan olahraga tidak bisa hanya berpusat pada atlet. Industri olahraga memerlukan ekosistem yang lebih luas, termasuk pelatih, wasit, tenaga sport science, dan manajemen olahraga.
Kemenpora akan berperan sebagai agregator untuk memfasilitasi sertifikasi tenaga olahraga bersama organisasi cabang olahraga. Langkah ini ditujukan agar standar kompetensi tetap sejalan dengan ketentuan internasional.
Dengan kombinasi deregulasi, sinergi antarkementerian, dan penguatan sumber daya manusia, Kemenpora menargetkan industri olahraga nasional bergerak lebih kompetitif. Pemerintah berharap hambatan birokrasi yang dipangkas dapat membuat penyelenggara, sponsor, dan masyarakat memiliki ruang yang lebih ramah untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.
“Kita tidak mau hanya bicara atlet. Ada pelatih, wasit, sport management, dan seluruh pendukung yang harus ikut dibangun agar kompetisi olahraga bisa terus tumbuh,” kata Erick.
