Kepastian insentif kendaraan listrik yang belum muncul mulai menekan pasar otomotif. Konsumen menahan keputusan pembelian, sementara pelaku industri menunggu arah kebijakan yang lebih jelas agar penjualan tidak terus tertahan.
Situasi itu memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha dan pengamat energi. Tanpa sinyal kebijakan yang tegas, adopsi kendaraan listrik dikhawatirkan melambat, padahal pasar tengah berusaha menjaga momentum penjualan pada semester II.
Pasar menunggu arah kebijakan yang lebih tegas
Kementerian Perindustrian menilai ketidakjelasan ini bisa mengganggu gairah industri otomotif nasional. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri meminta pengambil kebijakan di kementerian dan lembaga lain segera memberi kepastian terkait insentif tersebut.
Febri juga menyebut Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional. Langkah itu diarahkan agar penjualan tetap terjaga di paruh kedua tahun ini.
Namun, sinyal pasar belum sepenuhnya pulih karena calon pembeli masih menunggu skema yang dianggap lebih jelas. Dalam kondisi seperti ini, keputusan membeli kendaraan listrik cenderung ditunda sampai kebijakan insentif benar-benar pasti.
Risiko tak berhenti di penjualan
Di luar dampak pada pasar, penundaan insentif juga dinilai dapat menggerus kepercayaan investor. Dalam jangka lebih panjang, situasi itu berpotensi menahan laju investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform, Deon Arinaldo, menyebut ada tanda-tanda keputusan investasi yang mulai bergeser. Pada bulan Juni, menurut dia, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang memilih beralih ke bisnis kendaraan listrik tetapi merelokasi fasilitasnya ke Vietnam.
Skema sepeda motor listrik juga belum pasti
Ketidakjelasan tidak hanya terjadi pada mobil listrik. Insentif pembelian sepeda motor listrik juga belum berjalan sesuai harapan karena skemanya ditunda selama satu bulan ke depan.
Sebelumnya, pemerintah sempat menjanjikan skema itu mulai berlaku pada Juli. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Selasa (23/6) bahwa penundaan terjadi karena skema insentif masih dalam tahap kajian.
Penundaan tersebut bahkan disebut sudah terjadi dua kali, setelah penundaan pertama diumumkan oleh Purbaya dengan alasan serupa. Kondisi ini membuat pasar kembali menanti waktu pasti pelaksanaan kebijakan yang semula diharapkan segera berjalan.
Ruang fiskal dinilai masih terbuka
Institute for Essential Services Reform menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk memberi insentif menarik bagi calon pengguna KBLBB. Hitungannya, satu unit motor listrik dapat menghemat subsidi BBM sebesar Rp18 juta selama masa pakai 10 tahun.
Perhitungan itu memakai asumsi harga keekonomian BBM sekitar Rp15.000 per liter pada Mei 2026. Jika manfaat eksternal ikut dihitung, termasuk pengurangan polusi udara, nilai karbon, dan penghematan devisa, angka penghematan itu naik menjadi Rp37 juta per motor listrik.
Besarnya manfaat tersebut memperkuat argumen bahwa kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk mendorong adopsi kendaraan listrik lebih cepat. Di tengah pasar yang masih menunggu, keputusan pemerintah akan sangat menentukan arah industri dan minat konsumen dalam waktu dekat.
| Isu | Keterangan | Dampak |
|---|---|---|
| Insentif kendaraan listrik | Belum ada kepastian skema | Konsumen menunda pembelian |
| Insentif motor listrik | Ditunda satu bulan ke depan | Pasar menunggu jadwal pasti |
| Potensi penghematan | Rp18 juta hingga Rp37 juta per motor listrik | Menjadi dasar dorongan kebijakan |
