Di balik rencana fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO C-130J, yang paling menonjol justru bukan soal pesawatnya, melainkan siapa yang akan memegang kendali bisnis dan di mana pusat layanan itu akan berdiri. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama terlihat berhitung, sementara Bandara Kertajati di Majalengka berada di tengah perdebatan yang belum selesai.
Tarik-menarik itu membuat pembahasan yang tampak teknis berubah menjadi isu yang menyentuh geopolitik, industri penerbangan, dan politik dalam negeri. Di satu sisi, Washington sedang mencari pijakan untuk layanan pemeliharaan C-130J di Asia Pasifik, tetapi di sisi lain Jakarta menegaskan opsi yang tersedia hanyalah Kertajati.
Peluang bisnis yang belum dibahas sebagai bisnis
Dalam pembacaan yang lebih luas, MRO C-130J sebenarnya membuka ruang komersial yang besar bagi industri dalam negeri. PT GMF AeroAsia Tbk disebut sudah membangun kemampuan MRO untuk C-130 varian lama selama beberapa tahun terakhir, dan perusahaan itu juga mendapat kontrak modernisasi delapan C-130H dari Kementerian Pertahanan.
GMF kini juga membangun kapabilitas pemeliharaan C-130J bersama Marshall Group. Perusahaan asal Amerika Serikat itu dikenal memiliki spesialisasi dalam MRO semua varian C-130, sehingga kombinasi keduanya dinilai bisa menjadi faktor penting jika proyek ini dibaca sebagai urusan usaha, bukan semata soal penempatan fasilitas.
Kertajati masuk ke area sensitif
Perdebatan lokasi membuat pembahasan ini jauh dari sederhana. Sejumlah sumber kredibel menyebut gagasan pembangunan fasilitas MRO C-130J berasal dari Amerika Serikat dan belum masuk ke tahap diskusi lanjutan dengan Indonesia, meski Washington sempat menjajaki beberapa bandar udara di Indonesia sebagai calon lokasi.
Jakarta kemudian menegaskan bahwa pilihan yang tersedia adalah Bandara Kertajati. Namun, bandara tersebut juga disebut membutuhkan investasi besar dan waktu panjang agar siap menampung fasilitas MRO yang representatif, sementara dari sisi penerbangan niaga Kertajati masih menghadapi persoalan catchment area.
Masuk ke kerangka kerja sama pertahanan
Isu MRO C-130J tidak berdiri sendiri karena ikut menjadi bagian dari The U.S.-Indonesia Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. Kerangka itu dibentuk pada 13 April 2026 di Pentagon, Virginia, dan memuat agenda modernisasi pertahanan serta pembangunan kapasitas.
Dalam kerangka tersebut, Amerika Serikat akan memberi bantuan untuk memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Bentuknya dapat berupa penjualan peralatan pertahanan, peningkatan kapasitas manajemen pertahanan, hingga pemeliharaan sistem senjata.
Pada saat Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat bertemu di Pentagon pada April 2026, keduanya juga menandatangani Letter of Intent tentang overflight access bagi pesawat militer Amerika Serikat di ruang udara Indonesia. Dari sana, pembicaraan soal MRO C-130J ikut mengemuka sebagai bagian dari percakapan pertahanan yang lebih besar.
Mengapa C-130J jadi incaran
Fokus Amerika Serikat pada varian C-130J berkaitan dengan kebutuhan memperkuat layanan pemeliharaan di kawasan. Pesawat angkut turboprop termutakhir itu dipakai oleh beberapa operator di Asia Pasifik, termasuk Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru.
Kebutuhan dukungan regional makin terasa seiring bertambahnya populasi C-130J di kawasan. Pesawat ini memakai empat sistem pendorong AE 2100D3 buatan Rolls-Royce, sehingga fasilitas MRO yang dekat dengan pengguna di Asia Pasifik menjadi semakin relevan.
Di kawasan yang sama, jaringan pemeliharaan untuk keluarga C-130 varian B, H, dan T sebenarnya sudah terbentuk. Fasilitas untuk varian lama itu sudah ada di Korea Selatan, Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, tetapi untuk varian J masih dibutuhkan titik layanan yang paling tepat.
Politik ikut membayangi arah pembahasan
Kontroversi di Indonesia membuat diskusi yang masih berada pada tahap awal ini ikut terseret ke ranah politik. Muncul kecurigaan bahwa fasilitas tersebut pada akhirnya akan berubah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia.
Kalangan diplomatik dan pertahanan Amerika Serikat disebut tidak nyaman dengan pembingkaian seperti itu. Di saat yang sama, Washington juga membutuhkan lebih banyak mitra di Asia Pasifik untuk memajukan kepentingan geopolitiknya dalam menghadapi Cina.
Karena itu, proses menuju kesepakatan tidak berjalan lurus. Perbedaan lokasi, sensitivitas politik, dan kebutuhan Amerika Serikat untuk bergerak cepat membuat pembahasan ini masih jauh dari tuntas.
Peran Kertajati belum tertutup
Meski Kertajati berada di pusat sengketa, peluangnya belum sepenuhnya tertutup. Pandangan yang berkembang menunjukkan bahwa pemilihan lokasi semestinya mengikuti kebutuhan pasar dan pertimbangan bisnis, bukan semata-mata keputusan administratif.
Pendapatan perusahaan tidak lahir dari perintah pemerintah, sedangkan pengelolaan birokrasi berbeda dari cara kerja bisnis. Karena itu, jika fasilitas MRO C-130 milik GMF di Bandara Soekarno-Hatta dinilai layak menjadi pusat MRO C-130J untuk Asia Pasifik, opsi itu tetap terbuka, sama halnya dengan kemungkinan pemindahan layanan ke Kertajati.
Indonesia sendiri tetap memiliki posisi penting karena sudah mempunyai ekosistem MRO C-130 lama dan kapasitas industri yang terus tumbuh. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling menentukan bukan hanya lokasi fasilitas itu, melainkan siapa yang paling siap mengambil peluang saat pasar regional mulai bergerak.
Source: www.cnbcindonesia.com
