Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Surabaya tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya ribuan pekerja, tetapi juga panggung untuk menyuarakan 11 tuntutan utama. Dalam momen itu, para buruh Jawa Timur menunggu respons Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur yang dijadwalkan menerima langsung aspirasi mereka.
Sorotan terbesar dalam aksi ini tertuju pada dorongan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan segera disahkan. Isu tersebut menjadi salah satu tuntutan yang dianggap paling mendesak oleh massa buruh yang datang dari berbagai serikat pekerja.
Selain menekan pemerintah agar mengawal regulasi ketenagakerjaan, para buruh juga meminta komitmen yang pernah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 1 Mei 2025 benar-benar dijalankan. Mereka menilai janji yang sudah dibahas sebelumnya perlu segera diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Tuntutan yang dibawa dalam peringatan May Day 2026 juga menyasar pemerintah pusat dan DPR RI. Buruh mendorong adanya rekomendasi kebijakan strategis terkait revisi dan pembentukan aturan ketenagakerjaan agar perlindungan pekerja lebih kuat.
Dalam daftar aspirasi itu, buruh turut menyoroti evaluasi sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja. Mereka juga membawa kebutuhan yang lebih langsung menyentuh kehidupan sehari-hari, termasuk dorongan penyediaan rumah murah dan rumah susun agar hunian lebih terjangkau.
Konsentrasi massa tampak memenuhi kawasan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Ribuan peserta tiba sekitar pukul 15.00 WIB setelah melakukan long march dari Jalan Bubutan.
Kehadiran mereka menjadikan pusat pemerintahan provinsi sebagai titik utama penyampaian suara buruh pada peringatan May Day. Aksi yang berlangsung terorganisasi itu memperlihatkan besarnya perhatian pekerja terhadap isu ketenagakerjaan yang belum dianggap selesai.
Meski jumlah massa besar, aksi di Jalan Pahlawan berjalan damai. Para buruh memilih jalur dialog dengan mendatangi langsung kantor gubernur agar aspirasi mereka bisa diterima secara konkret oleh pemerintah daerah.
Pertemuan dengan Khofifah dan wakil gubernur menjadi momen penting bagi buruh Jawa Timur. Mereka berharap tuntutan yang dibawa tidak berhenti di halaman kantor gubernur, tetapi diteruskan hingga ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti.
