Lahan Kota Jadi Batu Sandungan, Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Mulai Disesuaikan

Pemerintah mulai menyesuaikan target pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP setelah kesulitan lahan di wilayah perkotaan makin terasa. Kebutuhan tanah sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan fisik koperasi dinilai tidak mudah dipenuhi di kota-kota besar yang padat bangunan.

Akibat kendala itu, pemerintah tidak lagi mendorong target 80 ribu KDMP untuk dikejar secara serentak. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan situasi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden, lalu pemerintah memilih langkah bertahap agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi koperasi.

Fokus awal bergeser ke 40 ribu titik

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Ferry menjelaskan bahwa pemerintah kini memusatkan perhatian pada sekitar 40 ribu titik terlebih dahulu. Penyesuaian ini menunjukkan pelaksanaan program akan mengikuti kesiapan lapangan, bukan dipaksakan agar langsung memenuhi target awal.

Ferry menegaskan pemerintah tidak ingin koperasi hanya berdiri sebagai bangunan. Menurut dia, yang lebih penting adalah koperasi itu benar-benar berfungsi, melayani kebutuhan masyarakat, dan dapat berjalan berkelanjutan.

Solusi untuk wilayah perkotaan sedang dikaji

Masalah paling besar muncul di area perkotaan karena lahan yang tersedia sering kali tidak mencapai ukuran yang disyaratkan. Ferry menilai ketentuan luas sekitar 1.000 meter persegi sulit diterapkan secara seragam di semua daerah, terutama di kawasan yang padat dan terbatas ruang.

Karena itu, pemerintah sedang mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP untuk wilayah kota. Salah satu opsi yang dibahas adalah pelonggaran ukuran lahan agar pembangunan tetap memungkinkan di lokasi yang lebih sempit.

Bangunan vertikal ikut dipertimbangkan

Selain menyesuaikan luas tanah, pemerintah juga mempertimbangkan konsep bangunan vertikal sebagai solusi di kota-kota. Pendekatan ini dinilai bisa memungkinkan koperasi berdiri di lahan yang lebih kecil tanpa mengurangi fungsi operasional utamanya.

Penyesuaian serupa juga tengah dipertimbangkan untuk desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Pemerintah ingin model pembangunan KDMP dibuat lebih fleksibel sesuai karakter wilayah masing-masing.

Operasionalisasi tetap dikebut

Di tengah pembahasan desain dan lahan, pemerintah tetap mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi.

Pemerintah juga menyiapkan peresmian operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit bisa berjalan pada akhir 2026. Data yang disampaikan menunjukkan sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, sementara 12.533 unit sudah menyelesaikan pembangunan fisik dan 22.737 unit masih dalam proses pembangunan.

Kualitas menjadi pertimbangan utama

Ferry menekankan bahwa pemerintah akan mengedepankan kualitas koperasi yang dibentuk, bukan semata mengejar angka. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis di tengah perbedaan kondisi lahan, terutama antara kota dan desa.

Dengan penyesuaian itu, arah kebijakan KDMP bergerak ke model pembangunan yang lebih adaptif. Pemerintah masih mencari formula agar target besar program tetap bisa dicapai, tetapi tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Source: www.suara.com

Berita Terkait