Pembangunan fasilitas bioetanol di Lampung dipastikan mulai masuk tahap fisik pada kuartal III 2026. Proyek ini menjadi langkah awal pemerintah untuk membangun basis bioetanol nasional yang ditujukan memperkuat pasokan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.
Skema pengembangannya tidak berdiri sendiri, karena melibatkan konsorsium otomotif dan energi yang sudah disiapkan sejak tahap perencanaan. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem bioenergi, mulai dari bahan baku, teknologi, hingga rantai pasok yang mendukung produksi secara berkelanjutan.
Lampung dipilih karena pasokan bahan baku dinilai kuat
Penetapan Lampung sebagai lokasi awal tidak lepas dari ketersediaan bahan baku yang dianggap memadai. Pemerintah menilai daerah ini memiliki potensi dari tebu, ubi, dan sorgum yang bisa menopang pengembangan bioetanol secara bertahap.
Dengan modal tiga komoditas tersebut, Lampung diproyeksikan menjadi titik awal sebelum perluasan pengembangan dilakukan ke wilayah lain. Pola ini dipandang penting agar pasokan bahan baku lebih jelas sejak awal dan proyek tidak berjalan tanpa fondasi hulu yang kuat.
Persiapan sudah berjalan lama bersama mitra Jepang
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa persiapan proyek ini telah berlangsung sekitar satu tahun. Selama masa itu, pengembangan dilakukan secara tertutup atau “silent” bersama mitra teknologi asal Jepang.
Dalam kerja sama tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bergerak bersama Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), dan Danantara Investment Management. PNRE juga disebut berkoordinasi dengan Japanese Group, dengan Toyota Tsuho sebagai mitra dan dukungan teknologi dari RaBIT, yaitu konsorsium riset sejumlah perusahaan otomotif dan energi Jepang.
Todotua menilai langkah ini penting karena proyek bioetanol memerlukan kepastian teknologi, investasi, dan rantai pasok sejak awal. Ia mengatakan, “Program ini sebetulnya sudah kita jalankan dari satu tahun yang lalu, tapi memang kami silent dalam pengembangannya.”
Pembangunan dibuat bertahap agar lebih siap menuju skala besar
Proyek di Lampung tidak langsung diarahkan ke kapasitas penuh. Pemerintah memilih dua fase pengembangan agar proses uji coba, produksi, dan ekspansi bisa berlangsung lebih terukur.
Tahap pertama berbentuk pilot project dengan kapasitas 60 kiloliter per tahun. Fase ini ditargetkan berjalan pada kuartal III 2027 sebelum kapasitas dinaikkan secara signifikan menjadi 60.000 kiloliter per tahun pada akhir 2028.
Pola bertahap ini disusun agar proyek tidak berhenti sebagai percobaan. Pemerintah ingin pengembangan bergerak menuju skala komersial sambil tetap menjaga kesiapan teknis dan operasional di setiap tahapnya.
Dukungan untuk mandatori campuran bahan bakar
Arah proyek bioetanol Lampung juga dikaitkan dengan mandat campuran bahan bakar yang lebih besar di masa depan. Pemerintah ingin pengembangan ini menjadi pijakan untuk mempersiapkan mandatori E10, sekaligus membuka jalan bagi peta jalan campuran bioetanol yang lebih luas hingga E20.
Todotua menegaskan bahwa agenda tersebut berhubungan langsung dengan kesiapan negara menghadapi perubahan bauran energi. “Kita mendorong proyek ini dalam rangka untuk mempersiapkan komitmen roadmap mandatori menjadi E10, sehingga negara kita juga siap,” ujarnya.
Langkah itu juga diposisikan sebagai jawaban atas tingginya ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Dalam penjelasan pemerintah, impor bahan bakar Indonesia disebut mencapai 61 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
Hulu produksi turut disiapkan melalui sorgum
Selain membangun fasilitas produksi, proyek ini juga menyentuh sisi hulu melalui pengembangan sorgum di lahan milik PTPN. Penanaman awal direncanakan dimulai di lahan seluas 10 hektare pada 2026 sebagai bagian dari penyediaan bahan baku yang lebih terintegrasi.
Setelah tahap itu, pengembangan akan diperluas menjadi 6.000 hektare untuk skala komersial pada tahun berikutnya. Rangkaian ini menunjukkan bahwa proyek bioetanol Lampung disusun sebagai ekosistem yang mencakup produksi bahan baku, bukan hanya berdiri pada satu pabrik semata.
Dari sisi industri, Toyota menilai kerja sama ini sejalan dengan upaya memperkuat rantai pasok lokal dan membangun ekosistem bioenergi yang lebih luas. CEO Toyota Motor Asia Masahiko Maeda juga mengatakan kolaborasi di Indonesia selaras dengan pendekatan Multi-Pathway Toyota menuju netralitas karbon.