Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa Latihan Dasar Kemiliteran atau Latsarmil bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus menempatkan pembentukan karakter sebagai prioritas utama. Program ini disiapkan untuk melahirkan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut Utut, pelatihan itu tidak boleh dipahami semata-mata sebagai latihan fisik. Peserta justru perlu dibentuk menjadi sumber daya manusia yang disiplin, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk menjalankan amanah di tengah masyarakat.
Pembentukan karakter menjadi inti pelatihan
Utut menyebut nilai utama dalam Latsarmil terletak pada penanaman karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian. Ia menilai pembekalan tersebut harus menghasilkan peserta yang punya tata nilai kuat saat memimpin dan melayani masyarakat.
“Yang ingin dibangun bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga tata nilai, disiplin, dan jiwa kesatria,” kata Utut dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai itu akan menjadi bekal penting ketika peserta menjalankan tanggung jawab di lapangan.
Perhatian publik terhadap pelatihan calon manajer koperasi Merah Putih membuat arah program ini ikut disorot. Komisi I DPR menilai tujuan awal pelatihan harus tetap dijaga agar tidak bergeser dari kebutuhan pembentukan SDM yang siap bekerja secara profesional.
Skema pelatihan ikut berubah setelah ada evaluasi
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan memangkas durasi pelatihan bagi calon manajer KDMP dan KNMP. Keputusan itu diambil setelah lima calon manajer KDMP meninggal dunia saat menjalani Latsarmil.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menjelaskan bahwa rancangan awal pelatihan disiapkan selama satu bulan. Skema itu dibuat karena seluruh calon manajer juga akan dilatih menjadi Komponen Cadangan atau Komcad.
Namun, Kemhan kemudian memutuskan untuk menghapus Latsarmil dan memotong durasi pelatihan menjadi dua minggu. Donny menyebut perubahan itu juga membuat materi bela negara dipersingkat.
“Dari segi waktu juga berkurang juga. Yang tadinya komponen cadangan selama satu bulan, ini bela negara juga kami perpendek menjadi dua minggu,” ujar Donny di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juli 2026.
Setelah tahap itu, peserta dijadwalkan menerima pembekalan mengenai pengelolaan koperasi dan kampung nelayan. Donny menjelaskan bahwa bagian berikutnya akan difokuskan pada pendidikan dan pelatihan manajerial.
Prospek program dinilai besar, tetapi pelaksanaan harus rapi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga memberi pandangan soal Program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai program tersebut memiliki prospek besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat mikro maupun makro.
Dave menekankan bahwa potensi besar itu harus diimbangi dengan pelaksanaan yang profesional agar manfaat yang dirancang pemerintah benar-benar tercapai. Menurut dia, tata kelola yang baik menjadi syarat agar hasil program terasa di masyarakat.
“Program ini mempunyai potensi memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar baik agar tujuan yang diharapkan pemerintah dapat terwujud,” kata Dave.
Pandangan itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap program tidak berhenti pada gagasan besar. DPR juga menaruh perhatian pada kualitas pelaksanaan agar calon manajer koperasi dan kampung nelayan benar-benar siap mengemban tugas.
Dengan fokus yang kini bergeser ke pembekalan manajerial, Program SPPI tetap diharapkan melahirkan pengelola koperasi dan kampung nelayan yang disiplin, berintegritas, dan paham tanggung jawab mereka. Keseimbangan antara karakter, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola program menjadi titik penting dalam pelatihan tersebut.