Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terindikasi terlibat judi online. Di antara temuan itu, ada satu ASN yang disebut menghabiskan lebih dari Rp800 juta, sementara beberapa lainnya tercatat mengeluarkan dana di atas ratusan juta rupiah.
Temuan tersebut membuat praktik judi online di kalangan ASN Jabar dinilai sudah masuk kategori darurat. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku berada di kota-kota besar seperti Bekasi, Bandung, dan sekitarnya.
Transaksi dari Kecil sampai Sangat Besar
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut rentang transaksi yang tercatat sangat lebar. Ada transaksi sekitar seratus ribu hingga dua ratus ribu rupiah, tetapi ada pula yang menembus ratusan juta rupiah dan bahkan lebih dari Rp800 juta untuk satu ASN.
Menurut Erwan, pola itu memperlihatkan bahwa judol di lingkungan ASN bukan hanya persoalan pengeluaran besar dalam sekali main. Kebiasaan itu juga bisa muncul berulang dalam nominal kecil yang terus terakumulasi.
| Temuan | Detail | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah ASN terindikasi | Lebih dari 1.000 orang | Data PPATK |
| Nilai transaksi tertinggi | Lebih dari Rp800 juta | Satu ASN |
| Nilai transaksi lain | Ratusan juta rupiah | Beberapa ASN |
| Nilai transaksi terkecil | Seratus ribu sampai dua ratus ribu rupiah | Sejumlah transaksi lain |
Peringatan dari PPATK
Erwan mengatakan data itu diterimanya dari PPATK setelah bertemu dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dalam pertemuan itu, PPATK mengingatkan bahwa judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah sangat meresahkan.
Ia menuturkan peringatan itu disampaikan secara langsung saat bersilaturahmi dengan Ivan, yang juga berasal dari Jawa Barat. Erwan menyebut pesan tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak.
Akan Dipanggil dan Diproses Internal
Seluruh ASN yang tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah. Mereka diminta memberikan klarifikasi dan akan diproses sesuai aturan disiplin ASN yang berlaku.
Erwan meminta inspektorat di kota dan kabupaten segera menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menegaskan para ASN yang terlibat harus menerima sanksi setelah pemeriksaan internal dilakukan.
Menjelang Pensiun Masih Terlibat
Salah satu hal yang paling disorot dari temuan itu adalah adanya ASN dengan transaksi besar yang ternyata sudah mendekati masa pensiun. Erwan mempertanyakan alasan mereka tetap berjudi padahal sudah menerima gaji dan tunjangan.
Ia juga menyinggung masa depan keluarga dari para ASN tersebut setelah pensiun nanti. Karena itu, temuan dari PPATK dipandang bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi juga peringatan keras bagi lingkungan birokrasi Jawa Barat.
“Dan yang tadi saya sebutkan salah satunya yang besar itu mereka menjelang pensiun. Ngapain coba? Apa yang akan mereka berikan untuk anak cucunya ketika nanti setelah pensiun?” pungkasnya.
Erwan sebelumnya juga menyoroti banyaknya ASN di kota-kota besar, terutama Bekasi dan Bandung, yang diduga terlibat judol. Ia berharap inspektorat daerah segera memanggil para ASN tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.