Lebih dari 70 organisasi hak sipil mendesak Meta menghentikan rencana penyematan pengenalan wajah pada kacamata pintar terbarunya. Desakan itu muncul karena fitur tersebut dinilai dapat membuka jalan bagi pemantauan diam-diam di ruang publik dan menghilangkan rasa aman bagi orang-orang di sekitar pengguna perangkat.
Dalam surat terbuka kepada Mark Zuckerberg, koalisi yang mencakup ACLU, Electronic Privacy Information Center, dan Access Now meminta Meta membatalkan fitur itu sepenuhnya. Mereka tidak hanya mengusulkan pengamanan tambahan atau opsi untuk mematikannya, melainkan menilai teknologi tersebut terlalu berisiko untuk diluncurkan dalam bentuk apa pun.
Kekhawatiran soal identitas yang dipindai tanpa izin
Inti keberatan koalisi terletak pada masalah persetujuan. Seseorang yang berada dekat pengguna kacamata pintar bisa saja dipindai dan dikenali saat itu juga, tanpa pernah mengetahui bahwa wajahnya sedang dicocokkan dengan data digital.
Bagi kelompok hak sipil, kondisi itu bukan sekadar persoalan teknis. Mereka menilai masyarakat berhak berada di ruang publik tanpa harus khawatir identitasnya diverifikasi secara diam-diam, baik oleh agen federal, penipu, maupun pelaku kekerasan.
Cara kerja fitur yang disebut Name Tag
Fitur yang dipersoalkan itu disebut Name Tag dan dirancang memakai kecerdasan buatan untuk mencocokkan wajah dengan data digital. Jika diaktifkan, kacamata pintar dapat menampilkan nama, hobi, hubungan, hingga informasi kesehatan target secara real-time di layar perangkat.
Para pengkritik menilai kemampuan seperti itu mengubah kacamata pintar dari perangkat konsumen menjadi alat pengawasan yang sangat invasif. Kekhawatiran utama bukan hanya pada hasil identifikasinya, tetapi juga pada fakta bahwa proses itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan orang yang dipindai.
Sorotan juga mengarah ke rencana peluncuran Meta
Perdebatan ini makin melebar setelah Wired dan New York Times mengungkap memo internal Meta. Dokumen itu disebut menunjukkan rencana peluncuran teknologi tersebut saat “lingkungan politik sedang dinamis”, yang kemudian dibaca banyak pengkritik sebagai upaya memanfaatkan kondisi publik yang sedang terpecah.
Pandangan itu membuat kecurigaan terhadap Meta semakin besar. Koalisi menilai pendekatan seperti ini berisiko menormalkan pengenalan wajah di ruang publik sebelum masyarakat benar-benar memahami dampaknya.
Dua versi fitur dan riwayat masalah biometrik
Secara teknis, Meta disebut menyiapkan dua versi dari fitur ini. Versi pertama hanya mengenali orang yang sudah terhubung di platform Meta, sedangkan versi kedua dikabarkan dapat mendeteksi siapa pun yang memiliki profil publik di Instagram.
Riwayat perusahaan dalam isu biometrik juga ikut memperkuat kritik. Meta disebut pernah membayar denda besar kepada FTC serta otoritas di Illinois dan Texas, sehingga rencana baru ini dipandang banyak pihak dengan tingkat kecurigaan yang tinggi.
Tekanan agar Meta membuka informasi lebih luas
Koalisi tidak berhenti pada tuntutan agar fitur itu dibatalkan. Mereka juga meminta Meta lebih transparan soal pembahasan dengan lembaga penegak hukum seperti ICE, serta mengungkap data penyalahgunaan perangkat wearable dalam kasus penguntitan dan kekerasan dalam rumah tangga.
Di sisi lain, juru bicara Meta menyebut pendekatan perusahaan sangat hati-hati dan menyinggung adanya kompetitor dengan produk serupa. Namun, bagi para penolak, penjelasan itu belum cukup untuk meredam kekhawatiran bahwa pengenalan wajah pada kacamata pintar dapat mengubah batas antara teknologi pribadi dan pengawasan publik.
Source: id.mashable.com