Pemerintah menyiapkan arah baru penyaluran bantuan sosial dengan mengubah skema dari pemberian barang menjadi transfer tunai langsung. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut mekanisme itu akan dipetakan memakai kecerdasan buatan atau AI agar bantuan lebih tepat sasaran.
Dalam penjelasannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Luhut menegaskan bahwa subsidi tidak lagi disalurkan dalam bentuk barang. Sistem baru itu diarahkan menjadi cash transfer yang kemudian dikelompokkan berdasarkan data penerima manfaat.
AI Dipakai Untuk Menentukan Penerima
Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan membantu pemerintah mengelompokkan penerima manfaat sesuai data yang terkumpul. Pendekatan ini diharapkan memudahkan proses penargetan agar bantuan tidak meleset dari sasaran yang dituju.
Ia juga menyebut total bantuan dari seluruh program bansos yang dikumpulkan pemerintah mencapai Rp 5,4 juta per orang untuk setiap penerima manfaat. Menurutnya, perubahan skema ini merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Digital Single ID Jadi Fondasi Data
Untuk mendukung sistem baru itu, pemerintah menyiapkan integrasi data tunggal melalui Digital Single ID. Luhut menyampaikan target penyelesaiannya pada akhir tahun ini agar penyaluran bansos dan bantuan tunai langsung menjadi lebih terarah.
Dengan fondasi data tersebut, pemerintah berharap setiap bantuan bisa disalurkan sesuai kebutuhan penerima. Luhut juga menilai pendekatan digital ini berpotensi menghemat anggaran negara dalam jumlah yang besar.
AI Juga Didorong Untuk KUR UMKM
Pemanfaatan AI tidak hanya diarahkan untuk bansos. Teknologi yang sama juga akan digunakan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi UMKM agar prosesnya lebih tertata.
Luhut menyebut Government Technology atau GovTec akan membantu pemerintah memantau latar belakang calon penerima dengan lebih jelas. Dengan begitu, penyaluran KUR diharapkan menjadi lebih baik dan lebih terarah bagi pelaku usaha kecil.
Digitalisasi Jadi Arah Pembenahan Layanan Publik
Luhut menilai digitalisasi merupakan pilar penting tata kelola pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penggunaan AI dan integrasi data ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan besar sistem layanan publik.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan fondasi digital untuk penyaluran bantuan dan pembiayaan usaha. Arah kebijakan ini menempatkan data sebagai dasar utama agar dukungan negara benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.