Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memperjelas bahwa operator seluler tidak bisa begitu saja menghindari hukuman ketika data lokasi pelanggan dijual ke pihak lain. Putusan ini memberi FCC pijakan yang lebih kuat untuk menindak praktik yang melibatkan data lokasi real-time, salah satu informasi paling sensitif bagi pengguna ponsel.
Perkara ini menjadi penting karena data yang dipersoalkan bukan sekadar catatan umum. Data lokasi real-time dapat menunjukkan keberadaan seseorang saat itu juga, sehingga penjualan informasi semacam ini memunculkan risiko privasi yang serius bagi pelanggan.
Berawal dari penjualan data ke agregator pihak ketiga
Sengketa ini muncul setelah FCC menemukan bahwa sejumlah operator menjual data lokasi pelanggan kepada agregator pihak ketiga. Data tersebut kemudian diteruskan lagi, sehingga rantai distribusinya semakin luas dan sulit dikendalikan.
Kasusnya terungkap setelah seorang sheriff di Mississippi menggunakan layanan bernama Securus untuk melacak ponsel para tersangka tanpa perintah pengadilan. Dari titik itu, FCC melakukan penyelidikan lebih jauh dan menemukan persoalan pada perlindungan data pelanggan.
FCC menyimpulkan bahwa AT&T, Sprint, T-Mobile, dan Verizon tidak memberikan perlindungan yang memadai sebagaimana diwajibkan dalam Telecommunications Act 1996. Temuan itu kemudian berujung pada denda besar untuk para operator.
Denda puluhan juta dolar untuk operator besar
AT&T dikenai denda sekitar $57 juta, Verizon sekitar $47 juta, dan T-Mobile sekitar $92 juta. Nilai denda T-Mobile lebih besar karena perusahaan itu juga menanggung denda milik Sprint setelah akuisisi merek tersebut.
Meski sanksi sudah dijatuhkan, AT&T dan Verizon menolak putusan FCC. Keduanya berargumen bahwa penjatuhan denda tersebut melanggar hak mereka berdasarkan Amandemen Ketujuh Konstitusi AS untuk mendapatkan persidangan oleh juri.
Menurut mereka, FCC tidak semestinya menjatuhkan sanksi administratif seperti itu tanpa lebih dulu membawa perkara ke mekanisme yang memberi kesempatan sidang juri. Keberatan itu menjadi inti sengketa yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung.
Alasan Mahkamah Agung menolak keberatan operator
Mahkamah Agung AS tidak menerima dalil AT&T dan Verizon. Dalam putusannya, perusahaan yang dikenai denda tetap dapat menolak membayar, dan FCC kemudian harus mengajukan gugatan dalam waktu lima tahun.
Jika jalur itu ditempuh, perkara akan masuk ke pengadilan dengan sidang juri seperti yang diinginkan operator. Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai hak untuk meminta persidangan oleh juri tetap tersedia dan tidak meniadakan kewenangan FCC.
Putusan ini juga mempersempit harapan T-Mobile untuk menggugat denda dengan dasar hukum serupa. Dampaknya, operator-operator besar tersebut kini menghadapi posisi hukum yang lebih sulit saat berhadapan dengan sanksi FCC.
Implikasi bagi pelanggan dan perlindungan privasi
Bagi pelanggan, keputusan ini memberi sinyal bahwa penjualan data lokasi bisa berujung pada sanksi nyata. FCC kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menindak operator bila praktik serupa muncul kembali di kemudian hari.
Putusan ini tidak otomatis menghentikan seluruh praktik penjualan data lokasi. Namun, operator seluler tidak lagi berada dalam posisi yang mudah untuk lolos dari hukuman ketika data sensitif pelanggan dialirkan ke pihak lain.
Dalam konteks perlindungan konsumen, perkara ini menegaskan bahwa data lokasi bukan informasi sepele. Data tersebut dapat mengungkap pola pergerakan, keberadaan, dan kebiasaan seseorang dengan sangat rinci, sehingga pengawasannya menjadi isu yang sangat serius.
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana data pelanggan bisa bergerak jauh setelah keluar dari operator. Setelah masuk ke agregator pihak ketiga, data itu dapat terus berpindah tangan dan memperbesar risiko penyalahgunaan bagi pengguna.