Maluku Utara kini berada di titik penting perubahan ekonomi. Provinsi ini tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah rempah, tetapi juga sebagai simpul hilirisasi nikel yang mendorong pertumbuhan tinggi dan mengubah struktur ekonominya dengan cepat.
Perubahan itu membuat Badan Pusat Statistik RI menempatkan Maluku Utara sebagai wilayah strategis untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai sensus yang akan digelar pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu dibutuhkan untuk merekam transformasi ekonomi secara utuh.
Data yang dibutuhkan pemerintah daerah
Amalia menyebut perubahan ekonomi di Maluku Utara berlangsung nyata dalam satu dekade terakhir. Ia menilai sektor industri meningkat signifikan, sementara kontribusi pertanian menurun, sehingga pemerintah memerlukan data yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat.
Menurut dia, sensus ekonomi juga penting agar daerah dapat mencari sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Informasi yang lengkap dinilai akan membantu pemerintah melihat arah ekonomi tanpa hanya bertumpu pada gambaran umum.
Risiko ketergantungan pada ekstraktif
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibaca hati-hati karena masih sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya. Ia menilai sektor ekstraktif tidak bisa menjadi sandaran utama dalam jangka panjang.
Sherly mengatakan pemerintah membutuhkan data yang lebih rinci untuk mengetahui industri yang sedang tumbuh, kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Hambatan itu dapat berupa kekurangan modal, masalah konektivitas ke pasar, atau persoalan lain yang sering tidak terlihat jika data belum lengkap.
Peluang di luar nikel dan tambang
Selain industri pengolahan nikel, Maluku Utara juga menyimpan potensi besar di sektor pariwisata. Wilayah kepulauan ini dinilai memiliki peluang kuat untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Amalia juga menyoroti hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah, termasuk pala dan cengkeh. Potensi tersebut dianggap penting untuk memperluas basis ekonomi daerah agar tidak bergantung pada satu sektor saja.
Dukungan daerah untuk SE2026
Amalia mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Maluku Utara terhadap pelaksanaan SE2026. Dukungan itu disebut hadir melalui surat edaran maupun penyediaan fasilitas pendukung lainnya.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi pemerintah daerah dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. Bagi daerah, sensus ekonomi dinilai menguntungkan karena data yang dibutuhkan bisa diperoleh tanpa membebani APBD.
Amalia juga mengajak masyarakat memegang tiga pesan sederhana yang disingkat “TIR”, yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan rahasia data tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa kualitas data sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
Pencanangan SE2026 di Ternate turut dihadiri jajaran Forkopimda Maluku Utara, bupati dan wali kota se-Maluku Utara atau perwakilannya, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Simon Sapary, kepala BPS kabupaten dan kota, serta perwakilan petugas sensus. Amalia berpesan kepada petugas yang seluruhnya merupakan putra putri daerah agar memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dan kualitas pencatatan tetap terjaga.
