Mastel tengah menyiapkan Policy Paper dan peta jalan nasional untuk menghadapi disinformasi digital yang kian berkembang di ruang informasi Indonesia. Langkah ini dipandang penting karena ancaman informasi palsu kini tidak lagi bisa ditangani oleh satu pihak saja.
Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat penyusunan benteng regulasi untuk mengawal pemanfaatan teknologi baru. Fokus ini menguat setelah AI generatif dinilai dapat menjadi pisau bermata dua di industri media karena mampu menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar.
Kerja bersama dianggap paling mendesak
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menegaskan bahwa tantangan disinformasi bersifat masif dan menuntut integrasi visi dari banyak pihak. Ia menyebut hasil Policy Paper dari Program PIMHIE sebagai buah proses kolaboratif yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan informasi di Indonesia.
Sarwoto menempatkan penguatan ekosistem digital sebagai kebutuhan mendesak. Menurut dia, ketahanan siber di dalam negeri hanya bisa dibangun jika pemerintah, industri, media, dan pemangku kepentingan lain bergerak dalam arah yang sama.
Regulasi, pendidikan publik, dan jurnalisme ikut disorot
Dukungan terhadap penataan ruang digital juga datang dari Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office atau FCDO. Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement, menilai pembenahan tata kelola informasi harus menyentuh akar penyebaran hoaks, bukan hanya gejala di permukaan.
Matthew mendorong pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, dan dukungan terhadap jurnalisme berkualitas agar respons yang dibangun tetap proporsional. Ia juga menekankan bahwa langkah-langkah itu harus menjaga prinsip keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan nilai demokrasi.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya melawan disinformasi tidak berubah menjadi pembatasan berlebihan di ruang digital. Dengan begitu, perlindungan terhadap publik tetap berjalan tanpa mengorbankan kebebasan yang menjadi dasar ekosistem informasi terbuka.
Krisis kepercayaan memperumit situasi
Di tengah derasnya arus informasi, krisis kepercayaan publik ikut menguat. Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, Rachael McGuin, menyebut penurunan kepercayaan publik menjadi agenda penting yang juga dirasakan di Asia Tenggara.
Situasi ini membuat ruang digital tidak hanya dipenuhi informasi, tetapi juga dibebani keraguan terhadap sumber dan keabsahan konten. Kondisi tersebut memperumit kerja media, platform digital, dan pemerintah dalam menjaga kualitas informasi yang diterima publik.
AI generatif menjadi perhatian pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Digital ikut bergerak untuk mempercepat perumusan benteng regulasi bagi teknologi baru. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty, yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menyebut AI generatif sebagai pisau bermata dua di industri media.
Molly menjelaskan bahwa AI dapat menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar. Karena itu, pemerintah memperkuat sejumlah langkah, mulai dari penyusunan pedoman etika AI hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan.
Kepercayaan pada media arus utama masih bertahan
Riset terbaru dari BBC Media Action menunjukkan media arus utama masih menjadi rujukan utama publik dengan tingkat kepercayaan 71%. Angka itu jauh di atas figur influencer yang hanya mencatat 32%, sehingga media profesional masih memegang peran penting di tengah banjir informasi digital.
Meski begitu, banyak jurnalis di Indonesia mulai cemas terhadap dampak AI pada kualitas jurnalistik. Kekhawatiran juga muncul soal potensi hilangnya lapangan kerja apabila tidak ada standarisasi operasional yang jelas dalam penggunaan teknologi tersebut.
Lima pilar peta jalan nasional
Sebagai jawaban atas tantangan itu, Neil R. Tobing memaparkan dokumen Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Dokumen taktis ini memuat lima pilar utama yang dirancang untuk memperkuat respons nasional terhadap disinformasi digital.
Kelima pilar tersebut adalah akselerasi literasi digital, penguatan jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, pengetatan tata kelola platform digital, serta komitmen keberlanjutan riset berbasis bukti nyata.
Kelima pilar itu diarahkan untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan tangguh. Dalam konteks disinformasi yang makin sulit dikenali, pendekatan berbasis kolaborasi dinilai menjadi jalan yang paling relevan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital.
