Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta tetap sebagai ibu kota Indonesia tidak membuat pembangunan Ibu Kota Nusantara berhenti. Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan proyek di Nusantara tetap berjalan dan tidak menunjukkan tanda mangkrak.
Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan seluruh proses pembangunan masih bergerak di lapangan. Ia menolak anggapan bahwa pembangunan IKN terhenti, karena menurutnya narasi itu tidak sesuai dengan kondisi yang berlangsung saat ini.
Di tengah polemik soal arah pemindahan ibu kota, OIKN justru menegaskan bahwa proyek Nusantara masih punya landasan kerja yang jelas. Pembangunan itu dibiayai melalui tiga skema, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta.
Arah pembangunan tidak berhenti di pusat pemerintahan
Troy menjelaskan bahwa IKN tidak dirancang hanya sebagai pusat pemerintahan. Nusantara juga diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan kawasan lain di Kalimantan Timur.
Konsep yang dipakai adalah Superhub Ekonomi Nusantara. Arah ini ditujukan untuk menghubungkan klaster-klaster strategis agar muncul pertumbuhan baru yang inovatif dan memberi dampak lebih luas.
Dengan pendekatan itu, Ibu Kota Nusantara ditempatkan sebagai penggerak kawasan, bukan proyek yang berdiri sendiri. Target akhirnya adalah menjadikan Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Fokus meluas ke sembilan wilayah perencanaan
Pengembangan Nusantara kini tidak berhenti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. OIKN juga menyiapkan arah pembangunan yang mencakup sembilan wilayah perencanaan dengan fungsi yang berbeda-beda.
Wilayah itu meliputi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, serta industri pangan. Skema tersebut membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan wilayah lain di Kalimantan Timur.
Sejumlah fasilitas sudah bergerak
Troy menyebut beberapa fasilitas di kawasan Nusantara sudah berjalan. Infrastruktur yang dimaksud mencakup akses jalan, layanan kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, dan penataan kawasan Sepaku.
Selain pembangunan fisik, OIKN juga menekankan penguatan ekosistem sosial di sekitar kawasan. Aspek sosial, budaya, UMKM, pengelolaan lingkungan, dan layanan pendukung bagi masyarakat ikut menjadi perhatian dalam pengembangan Nusantara.
Putusan MK dan posisi Keppres
Dalam sesi tanya jawab, Troy juga menanggapi putusan MK terbaru yang berkaitan dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ia menegaskan putusan itu tidak membatalkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara.
Menurut dia, putusan tersebut justru memperkuat koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Penetapan resmi perpindahan itu tetap berada dalam Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.
Peran media dalam menjaga informasi publik
Troy menilai media memegang peran penting dalam menyampaikan perkembangan IKN secara utuh dan jernih. Ia menekankan bahwa informasi publik perlu disampaikan berdasarkan fakta agar masyarakat mendapat gambaran yang benar.
Ia juga mengingatkan bahwa yang terjadi saat ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun. Karena itu, pemberitaan tentang Nusantara diminta tetap berpegang pada kebenaran informasi dan tidak mengabaikan fakta di lapangan.
Source: www.cnbcindonesia.com
