IMF kembali membuka jalur pendanaan baru untuk Pakistan di tengah tekanan inflasi yang belum mereda dan kondisi fiskal yang masih rapuh. Persetujuan senilai US$1,32 miliar atau sekitar Rp23 triliun itu menjadi dorongan penting bagi pemerintah Pakistan yang masih bergulat menjaga stabilitas ekonomi dari gejolak pasar internasional.
Dana tersebut tidak datang dalam satu skema tunggal. IMF membaginya ke dalam dua jalur, yakni Fasilitas Dana Diperpanjang atau EFF sebesar US$1,1 miliar dan Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan senilai US$220 juta.
Pembagian itu memperlihatkan bahwa bantuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menutup kebutuhan likuiditas jangka pendek. IMF juga menargetkan penguatan daya tahan Pakistan agar lebih siap menghadapi risiko yang datang dari pasar global dan persoalan fiskal yang terus berulang.
IMF menilai kebijakan yang dijalankan otoritas Pakistan mulai menunjukkan hasil. Dalam pernyataannya, lembaga itu menyebut pengaturan di bawah EFF telah membantu menstabilkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan di tengah situasi global yang masih menantang, termasuk perang di Timur Tengah yang sedang berlangsung.
Meski begitu, ruang perbaikan ekonomi Pakistan masih sangat terbatas. Fundamental ekonomi negara itu disebut melemah setelah dampak jangka panjang ketegangan geopolitik Operasi Sindoor yang meletus pada Mei 2025, sementara pertumbuhan ekonomi bertahan stagnan di kisaran 3 persen selama tiga tahun terakhir.
Ketergantungan pada pembiayaan eksternal juga masih tinggi. Kondisi itu membuat ruang manuver fiskal Pakistan tetap sempit, apalagi ketika tekanan harga belum benar-benar turun.
Inflasi masih menjadi ancaman utama yang membayangi pemulihan. Proyeksi kenaikan harga mencapai 7,2 persen pada 2026 dan diperkirakan naik lagi menjadi 8,4 persen pada 2027.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, bank sentral Pakistan bergerak cepat. Otoritas moneter disebut menaikkan suku bunga acuan secara mengejutkan sebagai respons atas tekanan ekonomi yang masih besar.
Dampaknya tidak berhenti di level kebijakan makro. Sektor riil ikut merasakan beban, terutama pariwisata dan perdagangan yang harus menanggung biaya operasional lebih tinggi.
Wilayah Gilgit-Baltistan serta logistik ekspor tekstil dilaporkan berada di bawah tekanan besar akibat pembatasan wilayah udara. Situasi itu mengganggu aktivitas bisnis di sejumlah jalur ekonomi penting dan menambah beban pada dunia usaha.
Kepercayaan pembeli internasional yang menurun ikut memperburuk keadaan. Sejumlah mitra dagang disebut mulai beralih ke negara lain di Asia, sehingga pangsa pasar ekspor komoditas utama Pakistan terancam menyusut.
Bantuan IMF memang memberi napas baru bagi pemerintah Pakistan, tetapi masalah struktural masih menumpuk. Basis pajak yang sempit dan inefisiensi energi tetap membayangi prospek pemulihan ekonomi negara itu.
Di saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga fokus pada reformasi ekonomi. Tekanan fiskal berpotensi tetap tinggi karena kebutuhan anggaran pertahanan dan keamanan nasional diperkirakan ikut meningkat dalam waktu dekat.
