Palantir memancing perdebatan besar setelah membagikan 22 poin ringkasan buku karya CEO Alexander Karp bersama Nicholas W. Zamiska. Isi ringkasan itu dibaca banyak orang sebagai pernyataan keras tentang hubungan teknologi, negara, dan perang, terutama karena menempatkan perangkat lunak modern sebagai bagian dari kekuatan pertahanan.
Sorotan terhadap unggahan itu tidak hanya datang dari isi pesannya, tetapi juga dari posisi Palantir sendiri sebagai perusahaan yang dekat dengan institusi pemerintah. Perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat itu diketahui memiliki kontrak bernilai jutaan dolar dengan sejumlah lembaga, termasuk pemerintah AS, Inggris, NHS, Kementerian Pertahanan, Otoritas Pengawasan Keuangan, dan 11 kepolisian.
Teknologi diposisikan sebagai alat pertahanan
Dalam ringkasan buku The Technological Republic, Palantir mendorong pandangan bahwa teknologi tidak bisa lagi diperlakukan sekadar sebagai produk komersial. Perusahaan itu menegaskan bahwa perangkat lunak modern akan menjadi dasar pencegahan baru, sehingga peran industri teknologi bergerak lebih dekat ke kepentingan strategi negara.
Salah satu gagasan yang paling banyak disorot adalah klaim bahwa Silicon Valley memiliki utang moral kepada negara yang memungkinkan mereka tumbuh. Dari sudut pandang itu, para elit teknologi dinilai tidak cukup hanya membangun produk untuk pasar, tetapi juga wajib membantu pertahanan nasional.
Palantir juga menolak anggapan bahwa soft power saja sudah cukup untuk menjaga demokrasi. Dalam ringkasan tersebut, kemenangan disebut membutuhkan hard power, dan era pencegahan baru dikaitkan langsung dengan kemampuan perangkat lunak.
AI militer dan logika “siapa yang membuatnya”
Bagian yang paling panas dibahas adalah pernyataan soal senjata berbasis AI. Palantir menggambarkan bahwa pertanyaan penting bukan lagi apakah senjata itu akan dibuat, melainkan siapa yang membuatnya dan untuk tujuan apa.
Narasi itu diperjelas dengan contoh bahwa jika seorang marinir AS meminta senjata yang lebih baik, maka perusahaan harus membuatnya. Palantir juga menempatkan permintaan software militer dalam kerangka yang sama, seolah kebutuhan pertahanan menuntut respons cepat dari industri teknologi.
Pola pikir semacam ini membuat unggahan tersebut melampaui batas promosi buku. Banyak pembaca melihatnya sebagai penegasan bahwa perusahaan perangkat lunak semestinya ikut masuk ke jantung mesin pertahanan modern.
Reaksi keras dari sejumlah tokoh
Nada ringkasan yang tegas memicu respons negatif dari beberapa tokoh. Mantan menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis menyindirnya sebagai sesuatu yang terdengar seperti kejahatan yang diposting di media sosial.
Peneliti populisme Cas Mudde juga memberi label keras dengan menyebutnya sebagai bentuk teknofasisme. Reaksi seperti ini memperkuat kesan bahwa unggahan Palantir tidak dibaca sebagai opini biasa, melainkan sebagai pernyataan ideologis yang membawa beban politik besar.
Jejaring pengaruh yang ikut memperkuat sorotan
Perdebatan tentang Palantir tidak bisa dilepaskan dari figur-figur yang berada di sekitar perusahaan itu. Palantir didukung investor teknologi Peter Thiel, sosok yang dikenal sebagai mentor Wakil Presiden AS JD Vance dan pernah menjadi rekan Elon Musk di PayPal.
Konteks tersebut membuat unggahan 22 poin itu terasa lebih berat dari sekadar rangkuman buku. Saat perusahaan dengan kontrak pemerintah besar mulai berbicara tentang perang, hard power, dan AI militer, banyak pihak membaca pesan itu sebagai penanda arah baru hubungan antara industri teknologi dan negara.
Bukan hanya soal perang
Meski bagian militer paling menyita perhatian, ringkasan Palantir juga memuat kritik pada kultur teknologi yang lebih luas. Perusahaan itu menyebut adanya tirani aplikasi, menilai email gratis tidak cukup, dan menganggap budaya teknologi konsumsi sering kali miskin arah strategis.
Palantir juga menyinggung pelayanan publik dengan menekankan bahwa pengabdian menuntut pengorbanan. Namun, negara disebut tidak seharusnya memperlakukan setiap pekerja sektor pemerintahan seolah menjalani hidup layaknya kependetaan.
Di sisi lain, perusahaan itu mendorong masyarakat agar lebih memahami kompleksitas manusia di ruang publik. Tujuannya agar orang-orang yang ingin mengabdi tidak mudah tersingkir oleh serangan yang dangkal.
Agama, pluralisme, dan budaya nasional ikut masuk
Ringkasan tersebut juga membawa isu yang lebih sensitif, mulai dari pluralisme hingga keyakinan agama. Palantir menolak pluralisme yang dianggap kosong, menilai ada budaya yang mendorong kemajuan sementara yang lain dinilai disfungsional, dan menyerukan penolakan terhadap intoleransi atas keyakinan agama.
Karena itu, perdebatan atas 22 poin itu tidak berhenti di buku yang sedang dipromosikan. Unggahan tersebut justru membuka diskusi yang lebih besar tentang sejauh mana perusahaan teknologi boleh menjadi bagian dari kepentingan pertahanan, kekuasaan, dan arah ideologis negara.
Source: www.cnbcindonesia.com
