Delapan isu strategis kini menjadi kunci untuk membaca masa depan agribisnis Jawa Barat. Di tengah tekanan urbanisasi, alih fungsi lahan, dan persaingan dengan sektor manufaktur, provinsi ini masih memegang modal besar yang jarang dimiliki daerah lain dalam skala yang sama.
Modal itu datang dari dua sisi sekaligus. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 49 juta jiwa, dan bentang agroekologi yang sangat beragam, mulai dari dataran rendah pesisir utara hingga dataran tinggi vulkanik.
Guru Besar Universitas Majalengka, Prof Dr Hj Sri Ayu Andayani SP MP, menegaskan bahwa agribisnis Jawa Barat tidak bisa dipandang hanya sebagai sektor penghasil pangan. Menurut dia, sektor ini juga berperan sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan dan instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan.
Pandangan itu disampaikan dalam forum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Bandung. Forum tersebut memberi ruang untuk melihat agribisnis sebagai agenda pembangunan yang lebih luas, bukan sekadar urusan produksi di lahan.
Delapan isu yang menentukan arah
Dalam pemaparannya, Prof Ayu menguraikan delapan dimensi utama agribisnis Jawa Barat. Delapan isu itu mencakup potensi agribisnis, kontribusinya terhadap PDRB, daya saing wilayah, kontribusi terhadap LPE dan ekspor, pengurangan pengangguran, penyerapan tenaga kerja, serta strategi IKU pembangunan.
Kerangka itu menunjukkan bahwa agribisnis diposisikan sebagai penggerak ekonomi daerah. Sektor ini tidak berhenti di hulu, tetapi terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi, penciptaan kerja, dan kinerja pembangunan.
Ruang ekonomi yang masih terbuka
Dari sisi ukuran ekonomi, peluang agribisnis Jawa Barat masih besar. Pada triwulan IV tahun 2024, PDRB harga berlaku Jawa Barat tercatat Rp724,69 triliun, sementara PDRB harga konstan tahun 2010 mencapai Rp448,06 triliun.
Skala ekonomi sebesar itu memperlihatkan betapa luas ruang kontribusi yang masih tersedia. Jika dikelola lebih terarah, agribisnis dapat menjadi salah satu penopang penting di tengah besarnya ekonomi daerah.
Tantangan yang belum tuntas
Di balik peluang tersebut, persoalan struktural masih menjadi pekerjaan rumah. Fragmentasi lahan dan kelemahan rantai nilai disebut sebagai hambatan utama yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih terstruktur.
Prof Ayu menilai transformasi struktural di sektor ini belum selesai. Karena itu, potensi besar yang dimiliki Jawa Barat masih perlu didorong lewat kebijakan lahan, penguatan rantai pasok, dan perbaikan tata kelola agribisnis agar manfaatnya lebih merata.
Kekuatan wilayah yang bisa mendorong diversifikasi
Keunggulan agroekologi Jawa Barat memberi ruang untuk pengembangan banyak komoditas. Kombinasi pesisir utara dan kawasan vulkanik di dataran tinggi membuka peluang diversifikasi produksi sekaligus penguatan rantai nilai pertanian.
Kondisi geografis ini penting karena Jawa Barat tidak hanya menghadapi tekanan pembangunan. Daerah ini juga memiliki modal alam yang dapat mendukung agribisnis yang lebih adaptif dan beragam.
Pasar besar perlu dukungan yang sepadan
Jumlah penduduk yang besar membuat Jawa Barat memiliki pasar domestik yang sangat luas untuk hasil agribisnis. Namun, pasar sebesar itu tetap membutuhkan pembenahan kebijakan, pengelolaan lahan, dan rantai pasok agar dampaknya terasa lebih kuat.
FGD yang digelar ICMI di ruang edukasi Masjid Al Jabbar, Kota Bandung, menempatkan agribisnis sebagai agenda strategis pembangunan daerah. Dari situ, Jawa Barat diposisikan bukan hanya sebagai wilayah yang menghadapi tekanan ekonomi dan tata ruang, tetapi juga sebagai daerah dengan basis kuat untuk mendorong pertumbuhan lewat pertanian dan agribisnis.
Source: radarcirebon.disway.id
