Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memunculkan tanggapan yang cenderung hati-hati dari para pedagang di Bandung. Di lapangan, isu itu belum dianggap sebagai prioritas karena mereka masih menilai persoalan ekonomi harian jauh lebih mendesak.
Sejumlah pedagang yang ditemui di Kota Bandung menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai perhatian utama. Mereka menyebut urusan seperti biaya hidup, harga BBM, dan akses pendidikan masih lebih dekat dengan kehidupan warga dibanding pembahasan perubahan nama provinsi.
Fokus warga masih tertuju pada kebutuhan harian
Mahmud, 56 tahun, pedagang di kawasan BEC, menilai pembahasan tersebut belum mendesak untuk dibicarakan sekarang. Menurut dia, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa persoalan ekonomi dan pendidikan yang terjangkau jauh lebih penting untuk ditangani lebih dulu. Mahmud juga menyinggung bahwa beban hidup warga masih terasa berat di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan.
“Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh, a. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang),” ujarnya saat berbincang dengan detikJabar.
Kekhawatiran soal daerah dengan kultur berbeda
Ganjar, 37 tahun, pedagang kelontong di wilayah Dago, Kota Bandung, mempertanyakan kesesuaian nama Provinsi Sunda untuk seluruh wilayah Jawa Barat. Ia menilai tidak semua daerah memiliki kultur yang sama sehingga perubahan nama bisa memunculkan persoalan baru.
Menurut Ganjar, daerah seperti Cirebon dan Indramayu tidak memakai Bahasa Sunda dalam keseharian. Ia juga menyinggung Depok dan Bekasi yang dinilai lebih dekat secara budaya dengan Jakarta.
| Wilayah yang Disorot | Catatan Pedagang |
|---|---|
| Cirebon dan Indramayu | Disebut tidak memakai Bahasa Sunda dalam keseharian |
| Depok dan Bekasi | Dinilai lebih dekat secara budaya dengan Jakarta |
“Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga,” katanya.
Sebagian pedagang memilih menunggu arah kebijakan
Di tengah penolakan dan keraguan itu, Sudiran, 50 tahun, pedagang kopi di Masjid Istiqomah, Kota Bandung, mengambil sikap lebih netral. Ia mengaku mengikuti perkembangan wacana yang sedang ramai dibahas, tetapi belum melihat alasan untuk menolak secara tegas.
Sudiran mengatakan dirinya tidak keberatan jika perubahan nama memang dianggap penting. Namun ia mengingatkan agar kebijakan untuk rakyat tidak sampai diabaikan ketika wacana itu dibahas lebih jauh.
“Kalau saya mah ikut-ikutan aja kang, setuju-setuju aja. Kalau emang dirasa penting, silakan diganti. Asalkan kebijakan buat rakyatnya juga jangan sampe dilupain, gitu aja,” ucapnya.
Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memang sudah dibahas Komisi I DPRD Jabar untuk diteruskan ke tahap legislasi. Meski langkah itu mulai masuk pembahasan formal, respons pedagang di Bandung memperlihatkan bahwa masyarakat masih lebih menunggu jawaban atas kebutuhan yang langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari.