Pelemahan rupiah pada 2026 belum dianggap Chatib Basri sebagai tanda kembalinya krisis moneter seperti 1998. Menurut mantan Menteri Keuangan itu, dampak terbesar justru tidak dirasakan merata, melainkan lebih berat pada kelompok kelas menengah bawah.
Chatib menilai kelompok berpendapatan menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan terhadap kenaikan harga. Tekanan itu terutama datang dari barang impor bahan pangan seperti tepung terigu dan kedelai yang bisa merembet ke kebutuhan harian, termasuk mi instan, tahu, dan tempe.
Ia menekankan perlunya perlindungan sosial bagi kelompok berpendapatan menengah bawah. Bantalan semacam itu dianggap penting agar lonjakan harga kebutuhan pokok tidak langsung menggerus daya beli rumah tangga yang paling dekat dengan tekanan biaya hidup.
Beda besar dengan 1998
Chatib melihat situasi sekarang jauh berbeda dari masa krisis 1998 karena sistem nilai tukar sudah lebih fleksibel. Mekanisme ini memberi ruang penyesuaian yang lebih besar bagi pelaku ekonomi saat rupiah melemah.
Pada 1998, banyak pelaku ekonomi belum terbiasa dengan kurs yang fleksibel. Saat itu, sejumlah pihak juga masih memiliki pinjaman dalam dolar AS meski pendapatannya berbasis rupiah, sehingga pelemahan kurs langsung menekan neraca keuangan.
Ia menilai kondisi saat ini tidak memicu reaksi sekeras masa krisis itu. Masyarakat dan dunia usaha disebut sudah lebih siap menghadapi gejolak kurs, meski tekanan tetap ada pada kelompok tertentu.
Sebagian kelompok menengah ke atas juga dinilai tidak terlalu tertekan karena sudah melakukan lindung nilai atau memindahkan dana ke dolar AS. Karena itu, guncangan rupiah sekarang tidak otomatis berubah menjadi krisis sistemik.
Dampak ke inflasi dinilai masih terbatas
Chatib merujuk perkiraan Bank Indonesia bahwa depresiasi rupiah 1 persen akan menambah inflasi sekitar 0,13 persen. Dengan depresiasi yang berada di kisaran 8 persen, dampak langsung ke inflasi nasional dinilai masih di bawah 1 persen.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak memukul semua barang dengan cara yang sama. Produk seperti plastik dan besi disebut lebih mudah merasakan tekanan karena sangat bergantung pada impor.
Bagi sektor swasta, kondisi ini memunculkan pilihan yang tidak mudah. Perusahaan bisa meneruskan kenaikan biaya ke konsumen, atau menahan margin keuntungan agar harga jual tidak naik terlalu tinggi.
Pasar juga mencermati sisi fiskal
Di luar pergerakan kurs, Chatib menilai kredibilitas fiskal Indonesia ikut menjadi perhatian pasar. Ia menyebut Credit Default Swap atau CDS nasional mulai naik sejak Januari 2026, seiring perubahan pandangan Moody’s dan kekhawatiran defisit anggaran yang mendekati 3 persen.
Ruang kebijakan juga disebut semakin sempit karena peluang penurunan suku bunga oleh The Fed dinilai makin kecil. Situasi itu membuat pasar keuangan lebih sensitif terhadap sinyal fiskal maupun faktor eksternal.
Di pasar spot, rupiah ditutup di level Rp 18.058 per dollar AS setelah sempat menyentuh Rp 18.200 per dollar AS pada Senin (8/6/2026). Meski tekanan kurs terasa, Chatib tetap menolak anggapan bahwa kondisi tersebut sudah bergerak mengikuti pola krisis 1998.
Sebagai pembanding, pada krisis 1997-1998 rupiah sempat turun dari Rp 2.500 ke Rp 5.000, lalu menembus Rp 10.000. Pada pertengahan Juni 1998, rupiah bahkan mencapai titik terlemah di kisaran Rp 16.650 sampai Rp 16.800 per dollar AS akibat tingginya utang luar negeri swasta dan pelarian modal massal.
