Kabar mundurnya insentif kendaraan listrik hingga Juli 2026 langsung memberi sinyal baru bagi pasar otomotif. Di tengah penantian itu, sebagian calon pembeli diperkirakan memilih menahan transaksi sampai skema potongan harga benar-benar berlaku.
Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai perilaku tersebut cukup masuk akal karena konsumen biasanya mencari waktu paling menguntungkan untuk membeli. Pola serupa, menurut dia, sudah mulai terlihat sejak awal tahun ketika regulasi insentif belum juga terbit.
Pembeli cenderung menunggu kepastian
Begitu jadwal penerapan dipastikan baru berjalan pada Juli, minat beli bisa bergeser ke masa yang dianggap lebih aman. Situasi ini membuat keputusan membeli mobil listrik tidak lagi dipicu hanya oleh kebutuhan, tetapi juga oleh kalkulasi waktu untuk mengejar subsidi.
Skema insentif yang disiapkan pemerintah memang tergolong agresif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Untuk mobil listrik, potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP disiapkan di kisaran 40 hingga 100 persen, dengan besaran yang mengikuti jenis baterai.
Baterai berbasis nikel direncanakan mendapat PPN DTP 100 persen. Sementara itu, mobil listrik dengan baterai di luar nikel akan memperoleh PPN DTP mulai 40 persen.
Untuk motor listrik, pemerintah menyiapkan potongan Rp5 juta per unit. Skema insentif EV 2026 sebelumnya dirancang untuk 200 ribu unit, terdiri dari 100 ribu unit motor listrik dan 100 ribu unit mobil listrik.
Dealer dan APM ikut merasakan efeknya
Meski menarik bagi konsumen, penundaan penerapan insentif justru berpotensi menekan transaksi di tingkat dealer pada Juni. Yannes menilai kondisi itu bisa memicu penumpukan stok dan membuat penjualan bergerak lebih lambat dalam satu bulan ke depan.
Dampaknya juga menjalar ke agen pemegang merek atau APM. Penundaan, walau hanya sebulan, tetap menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang sepanjang 2026 sudah menghadapi tekanan.
Dalam situasi seperti ini, APM akan lebih sulit menyusun target produksi, harga jual, dan strategi promosi. Saat jadwal insentif belum jelas, pelaku usaha cenderung menahan langkah besar sambil menunggu arah pasar.
Efeknya tidak berhenti di ruang pamer
Dampak penundaan tidak hanya terasa pada penjualan mobil listrik di diler. Rantai pasok dan infrastruktur pendukung kendaraan listrik juga diperkirakan ikut melambat, termasuk investasi untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU.
Layanan purnajual serta rantai pasok baterai juga berpotensi ikut tertahan. Penundaan ini bahkan dapat menggeser momentum bagi pabrikan yang sudah menanam modal pada lini produksi berbasis nikel di Indonesia.
Dalam jangka yang lebih luas, kondisi itu ikut memengaruhi perhitungan bisnis di sektor kendaraan listrik. Yannes menilai kebijakan yang tidak konsisten dapat dibaca negatif oleh investor asing dan memperpanjang keraguan terhadap stabilitas kebijakan otomotif nasional.
Persaingan kawasan makin menentukan
Isu kepastian kebijakan menjadi penting karena Indonesia sedang bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk memperebutkan basis produksi EV regional. Dalam persaingan itu, jadwal dan arah insentif dapat menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan minat investasi.
Meski ada risiko pembeli menunda transaksi, pasar kendaraan listrik di Indonesia masih menunjukkan ruang tumbuh yang besar. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat penjualan mobil listrik sepanjang 2025 secara wholesales mencapai 103.931 unit.
Angka itu tumbuh 141 persen secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 43.188 unit. Dengan laju seperti ini, pasar EV tetap dipandang menjanjikan, tetapi kepastian insentif masih menjadi penentu penting bagi ritme pembelian dan strategi industri.