Pemilik kendaraan di Jakarta yang masih menunggak pajak kini punya peluang untuk melunasi kewajiban tanpa terkena bunga keterlambatan. Pembebasan sanksi administratif itu berlaku otomatis, sehingga tidak ada langkah tambahan yang perlu dilakukan untuk mengajukan penghapusan denda.
Kebijakan ini menyasar Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB. Selama pembayaran dilakukan dalam masa program, sistem pajak daerah akan langsung menyesuaikan pembebasan yang berlaku.
Program tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Dasarnya adalah Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Bapenda DKI Jakarta menegaskan bahwa yang dibebaskan adalah bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Dengan begitu, pokok pajak tetap harus dibayar oleh pemilik kendaraan.
Fasilitas ini digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499. Kehadirannya memberi ruang bagi warga yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajiban dengan beban biaya yang lebih ringan.
Periode pembayaran yang harus diperhatikan
Pemutihan denda ini tidak berlaku sepanjang waktu. Pembayaran atau penyetoran pajak terutang harus dilakukan pada 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026.
Batas waktu tersebut menjadi penentu utama bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan program ini. Di luar periode itu, pembebasan sanksi administratif tidak lagi berlaku otomatis.
Karena mekanismenya berjalan langsung lewat sistem, masyarakat tidak perlu datang khusus untuk meminta penghapusan denda. Cukup lakukan pembayaran pokok pajak kendaraan dalam masa program berjalan.
Apa yang dibayar dan apa yang dibebaskan
Meski disebut pemutihan, kebijakan ini tidak menghapus seluruh kewajiban pemilik kendaraan. Yang dihapus hanya bunga keterlambatan, sedangkan pokok PKB dan BBNKB tetap wajib dilunasi.
Itu sebabnya program ini lebih tepat dipahami sebagai pembebasan sanksi administratif, bukan penghapusan pajak. Setelah pembayaran dilakukan, sistem Pajak Daerah akan menyesuaikan pembebasan tersebut secara otomatis.
Bagi kendaraan yang masih menunggak, fasilitas ini dapat membantu menekan total tagihan. Namun manfaatnya hanya bisa dirasakan jika pembayaran dilakukan dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan.
Dokumen yang perlu disiapkan untuk perpanjangan STNK tahunan
Bagi pemilik kendaraan yang juga ingin mengurus perpanjangan STNK tahunan, dokumen tetap harus lengkap. STNK asli dan fotokopi wajib dibawa saat proses pengurusan.
Selain itu, BPKB asli dan fotokopi juga perlu disiapkan. Untuk kendaraan perorangan, KTP asli dan fotokopi sesuai data identitas kendaraan juga harus tersedia.
Jika pengurusan dilakukan oleh orang lain, surat kuasa ikut diperlukan. Kelengkapan berkas ini tetap menjadi bagian dari administrasi kendaraan meski ada pembebasan denda.
Syarat tambahan untuk STNK lima tahunan
Pengurusan STNK lima tahunan memiliki langkah yang lebih panjang. Pada proses ini, pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru.
Karena ada pergantian dokumen dan pelat, kendaraan wajib dibawa ke Samsat untuk cek fisik. Kehadiran kendaraan menjadi syarat penting sebelum penerbitan dokumen dan pelat baru.
Dokumen yang disiapkan tetap sama, yakni STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopinya. Bila diwakilkan, surat kuasa juga harus disertakan.
Program pemutihan ini menjadi kesempatan bagi warga Jakarta yang masih memiliki tunggakan PKB atau BBNKB. Selama pembayaran dilakukan antara 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, sistem akan langsung menghapus bunga keterlambatan sesuai skema pembebasan sanksi administratif.
