Pengadilan di China menegaskan bahwa penggantian pekerjaan manusia oleh kecerdasan buatan tidak otomatis menjadi alasan sah untuk memecat karyawan. Putusan ini menjadi sinyal penting bagi perusahaan yang ingin mengejar efisiensi lewat AI, karena teknologi baru tetap harus tunduk pada perlindungan ketenagakerjaan.
Perkara tersebut melibatkan seorang karyawan bermarga Zhou dan sebuah perusahaan teknologi AI di Hangzhou. Dalam sengketa itu, perusahaan lebih dulu mengambil alih sebagian tugas Zhou dengan large language models, lalu mencoba menurunkan posisinya sebelum akhirnya memberhentikannya.
Posisi Zhou dan perubahan tugas oleh AI
Zhou bergabung dengan perusahaan itu pada 2022 sebagai quality assurance supervisor dengan gaji bulanan 25.000 yuan. Pekerjaannya berkaitan langsung dengan model bahasa besar, termasuk meninjau keluaran sistem, mencocokkan pertanyaan pengguna, serta menyaring konten ilegal atau bermasalah.
Seiring waktu, perusahaan mulai memakai AI untuk mengambil alih sebagian tugas yang sebelumnya dikerjakan Zhou. Setelah itu, perusahaan menawarkan perpindahan ke posisi yang lebih rendah dengan gaji dipotong menjadi 15.000 yuan.
Zhou menolak tawaran tersebut karena menilai penurunan jabatan dan pemotongan gaji itu tidak masuk akal. Tak lama kemudian, perusahaan mengakhiri kontraknya dengan alasan restrukturisasi organisasi dan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, sambil menawarkan kompensasi.
Pengadilan menilai PHK tidak sah
Zhou tidak menerima pemutusan hubungan kerja itu maupun besaran kompensasi yang ditawarkan. Ia membawa sengketa tersebut ke arbitrase, dan panel arbitrase memutuskan berpihak kepadanya.
Putusan arbitrase menyatakan PHK itu melanggar hukum dan mendukung tuntutan Zhou atas kompensasi tambahan. Perusahaan kemudian membawa perkara itu ke pengadilan dan mengajukan banding ke Hangzhou Intermediate People’s Court.
Pengadilan tingkat lebih tinggi tetap menguatkan putusan sebelumnya. Dalam penilaiannya, perusahaan gagal membuktikan bahwa posisi Zhou benar-benar sudah tidak mungkin lagi dijalankan.
AI bukan dasar otomatis untuk mengakhiri kontrak
Inti perkara ini terletak pada pertanyaan apakah penggantian pekerjaan oleh AI dapat dianggap sebagai “perubahan besar keadaan” menurut Labour Contract Law di China. Ketentuan itu memang bisa menjadi dasar pengakhiran kontrak dalam kondisi tertentu.
Namun pengadilan menyatakan bahwa penggantian pekerja oleh AI tidak otomatis memenuhi syarat tersebut. Artinya, keberadaan teknologi baru saja tidak cukup untuk membenarkan pemutusan hubungan kerja.
Pengadilan juga menilai tawaran posisi baru dengan pemotongan gaji yang besar tidak bisa dianggap sebagai penugasan ulang yang wajar. Karena itu, pemutusan kontrak dinyatakan tidak sah.
Dampak yang lebih luas bagi perusahaan teknologi
Sejumlah ahli hukum yang dikutip dalam materi perkara menilai putusan ini memberi batas yang jelas bagi perusahaan saat menerapkan AI. Perusahaan memang boleh memanfaatkan efisiensi dari teknologi tersebut, tetapi tetap harus bertanggung jawab atas dampaknya terhadap karyawan.
Kasus Zhou juga dipublikasikan sebagai bagian dari kumpulan “contoh tipikal perlindungan hak perusahaan AI dan pekerja” menjelang Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Langkah itu menunjukkan bahwa perkara ini dipandang punya arti yang lebih luas daripada sengketa individual.
Putusan ini memperjelas bahwa adopsi AI bukan jalan pintas bagi perusahaan untuk memangkas tenaga kerja atau menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Bagi pekerja, keputusan tersebut memberi pijakan bahwa otomatisasi tidak serta-merta membuat pemecatan menjadi sah di mata hukum.
Kasus serupa juga pernah muncul pada tahun lalu di China, termasuk sengketa yang disebut melibatkan pengumpul data peta. Dalam perkara itu, pekerjaan telah diautomatisasi dan pengadilan juga menegaskan bahwa penggantian oleh AI saja tidak cukup untuk membenarkan PHK.
Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security kemudian memasukkan perkara tersebut ke dalam kumpulan putusan arbitrase tipikal untuk 2025 yang dipublikasikan pada Desember. Rangkaian putusan ini menunjukkan arah yang semakin jelas dalam sengketa ketenagakerjaan terkait AI di China.
Source: www.indiatoday.in
