Pemerintah memangkas skema penyaluran Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi empat hari dalam sepekan, dari sebelumnya lima hari. Perubahan ini membuat distribusi pada hari Sabtu dihapus dan diposisikan sebagai langkah untuk menekan belanja negara sekaligus merapikan pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut penyesuaian itu dibuat melalui refocusing anggaran agar program berjalan lebih logis dan efisien. Menurut dia, pola lama berpotensi memunculkan pemborosan, terutama ketika siswa harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makanan pada hari yang dinilai kurang efektif.
Tekanan efisiensi dari biaya operasional
Juda Agung menilai alasan utama perubahan jadwal ini berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran. Ia mengatakan biaya operasional MBG mencapai sekitar Rp1 triliun per hari secara nasional, sehingga pola distribusi perlu ditata ulang agar ruang fiskal APBN tetap terjaga.
Dengan menghilangkan satu hari penyaluran, pemerintah memperkirakan penghematan sekitar Rp4 triliun per bulan. Jika dihitung dalam setahun, efisiensi tersebut disebut bisa melampaui Rp50 triliun, tanpa mengubah tujuan utama program.
Langkah itu juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memangkas jadwal, tetapi mengatur ulang pelaksanaan agar selaras dengan kebutuhan di lapangan. Dari sisi fiskal, pola empat hari dinilai lebih masuk akal dibanding mempertahankan layanan yang dianggap kurang efektif.
Pertimbangan praktis di sekolah ikut menentukan
Selain soal anggaran, pemerintah juga menyoroti aspek teknis di sekolah. Juda Agung menjelaskan bahwa distribusi pada hari libur bisa menimbulkan ketidakefisienan karena siswa tetap perlu datang hanya untuk menerima makanan.
Ia juga menyebut penyaluran pada Jumat memiliki kendala tersendiri. Makanan berisiko harus bertahan hingga hari berikutnya bila tidak segera dikonsumsi, sehingga kualitasnya dapat menurun.
Karena itu, pola empat hari dipilih agar distribusi lebih sederhana dan lebih mudah diawasi. Skema ini diharapkan tidak membebani sekolah maupun penerima manfaat, sekaligus membuat penyaluran lebih tertib.
Mutu layanan tetap jadi perhatian
Pemerintah menegaskan bahwa penghematan tidak boleh menurunkan kualitas layanan MBG. Juda Agung menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar dapat dikenai sanksi berupa skorsing dan evaluasi.
Ia bahkan membuka kemungkinan penindakan bagi SPPG yang dinilai tidak menjalankan standar dengan benar. Dalam kerangka refocusing ini, efisiensi diposisikan sebagai bagian dari upaya menata program agar hemat sekaligus disiplin dalam mutu pelaksanaan.
Pengawasan menjadi penting karena MBG berkaitan langsung dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah. Pemerintah ingin memastikan penghematan berjalan seiring dengan standar gizi dan keamanan pangan yang tetap terjaga.
Keamanan pangan masih menjadi sorotan
Pengamat pangan dari Universitas Katolik Soegijapranata, Inneke Hantoro, menilai program MBG pada dasarnya baik. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasinya masih menyimpan tantangan besar, terutama pada keamanan pangan dan kualitas makanan.
Inneke menilai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan jaminan keamanan pangan masih perlu dibenahi serius. Ia menekankan bahwa kasus keracunan bisa menggerus kepercayaan masyarakat dan membuat orang tua ragu mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya.
Menurut dia, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari luasnya jangkauan program. Rasa aman dari keluarga penerima manfaat juga menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas kebijakan ini.
Peran daerah dan sekolah dinilai perlu lebih kuat
Inneke juga mendorong agar pelaksanaan MBG tidak terlalu terpusat. Ia menilai pemerintah daerah dan sekolah perlu diberi ruang lebih besar karena kondisi tiap wilayah tidak selalu sama.
Ia menekankan perlunya evaluasi untuk melihat apakah sistem yang sangat tersentralisasi sudah tepat atau justru perlu disesuaikan. Dalam pandangannya, pengawasan yang transparan dan adaptif akan membuat program lebih kuat saat diterapkan di lapangan.
Pemerintah Kota Semarang dijadwalkan menggelar Dialog Nasional Praktik Baik MBG di Gumaya Hotel Semarang pada 28 hingga 30 April 2026. Forum itu diharapkan melahirkan langkah konkret agar perbaikan kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola program tidak berhenti pada tataran wacana.
