Aliansi Industri Event Indonesia menyiapkan white paper sebagai dokumen dasar untuk memperkuat advokasi kebijakan lintas sektor. Langkah ini diposisikan sebagai pijakan awal agar berbagai persoalan dalam industri event bisa dipetakan secara lebih rapi sebelum dibawa ke meja dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dokumen tersebut tidak hanya ditujukan sebagai ringkasan masalah, tetapi juga sebagai rujukan bersama yang bisa dipakai untuk menyamakan cara pandang antarorganisasi. Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana, bahkan menggambarkan white paper itu sebagai semacam ensiklopedia industri event karena memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi lapangan.
Peta persoalan yang ingin disatukan
Industri event dinilai tidak bisa dibaca dari satu sisi saja. Sektor ini bersinggungan dengan pariwisata, kebudayaan, keuangan, hingga perencanaan pembangunan, sehingga pengaturan kebijakan di dalamnya kerap melibatkan lebih dari satu lembaga.
Karena itu, aliansi ingin mengumpulkan data, mengurai akar masalah, dan menyatukan bahasa advokasi agar kebutuhan pelaku industri tidak tercerai dalam narasi yang berbeda-beda. Pola ini dianggap penting supaya tuntutan sektor event memiliki landasan yang seragam saat diajukan ke pembuat kebijakan.
Tahapan dokumen advokasi yang disusun
Penyusunan white paper bukan menjadi langkah akhir. Setelah dokumen dasar itu selesai, aliansi akan melanjutkannya ke tahap pendalaman isu melalui thematic paper, lalu dilanjutkan dengan position paper yang memuat tuntutan dan harapan industri secara lebih tegas.
Urutan kerja tersebut memperlihatkan pendekatan yang bertahap dan berbasis bukti. Dengan alur seperti ini, setiap lapisan dokumen bisa memperjelas isu yang paling mendesak sekaligus memberi pijakan argumentasi yang lebih kuat.
Berikut skema yang disiapkan aliansi:
- Menghimpun data dan persoalan utama industri event.
- Menyusun white paper sebagai gambaran umum dan dasar analisis.
- Membuat thematic paper untuk mendalami tiap pilar kebijakan.
- Menyusun position paper sebagai bahan komunikasi ke pemangku kebijakan.
Sasaran advokasi lintas lembaga
Dalam tahap selanjutnya, aliansi menargetkan sejumlah institusi strategis. Di antaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, yang masing-masing memiliki irisan kepentingan dengan dunia event.
Pemerintah daerah juga masuk dalam sasaran penting karena banyak kegiatan event bergantung pada perizinan, tata ruang, infrastruktur, dan dukungan ekosistem lokal. Tanpa keterhubungan dengan daerah, kebijakan yang dibahas di tingkat pusat akan sulit berjalan efektif di lapangan.
Andro menegaskan dokumen yang disusun tidak boleh berhenti sebagai laporan normatif. Karena itu, penyusunannya akan bertumpu pada kajian empiris dan diuji oleh kalangan akademisi agar hasilnya lebih kredibel ketika dipakai sebagai dasar kebijakan.
Kolaborasi lintas asosiasi di dalam aliansi
Aliansi Industri Event Indonesia lahir dari kerja sama berbagai asosiasi dan komunitas yang mewakili subsektor berbeda dalam ekosistem event nasional. Di dalamnya terdapat Backstagers Indonesia, IVENDO, APMI, dan AVJI yang masing-masing membawa pengalaman dan sudut pandang dari pelaku lapangan.
Kehadiran banyak organisasi dalam satu wadah memberi keuntungan tersendiri. Data dan pengalaman dari berbagai sisi dapat disatukan ke dalam satu kerangka, sehingga suara industri event menjadi lebih solid saat berhadapan dengan pembuat kebijakan.
Mengapa white paper dianggap penting
Bagi industri event, kepastian regulasi dan pengakuan sektor menjadi kebutuhan utama. Tanpa dasar data yang kuat, aspirasi pelaku event sering kali sulit diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
White paper juga dipahami sebagai cara untuk menegaskan bahwa industri event bukan sekadar urusan penyelenggaraan acara. Sektor ini ikut menyerap tenaga kerja, menggerakkan rantai pasok kreatif, mendorong mobilitas ekonomi lokal, dan memberi dampak bagi banyak daerah melalui aktivitas lintas industri.
Jika kajiannya konsisten dan lolos verifikasi akademik, white paper berpeluang menjadi referensi penting dalam pembahasan kebijakan lintas sektor. Dari sana, posisi industri event nasional dapat semakin kuat saat berhadapan dengan proses regulasi yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Source: www.beritasatu.com
