ASBANDA menilai Bank Pembangunan Daerah atau BPD tidak lagi cukup hanya tampil sebagai pengelola dana pemerintah daerah. Di tengah ruang fiskal daerah yang makin terbatas, bank daerah justru didorong menjadi penggerak aliran dana yang mampu menopang pembiayaan produktif dan menjaga laju ekonomi wilayah.
Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menegaskan bahwa posisi BPD sangat strategis karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal hingga ke tingkat daerah. Kedekatan itu, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi peran yang lebih aktif dalam menggerakkan ekonomi, bukan berhenti pada fungsi intermediasi perbankan semata.
Dorongan agar BPD tidak berhenti di fungsi kas daerah
ASBANDA melihat kebutuhan daerah saat ini sudah berubah. Bank daerah dituntut lebih proaktif agar dana yang berputar di daerah benar-benar memberi dampak pada produktivitas dan sektor riil.
Agus mengatakan, “Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan.” Pernyataan itu menegaskan arah baru yang ingin didorong ASBANDA bagi bank daerah.
Bagi asosiasi, nilai sebuah BPD tidak semestinya hanya terlihat dari kelancaran administrasi keuangan. Setiap rupiah yang dikelola juga diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi yang terasa bagi masyarakat dan kegiatan usaha di daerah.
Pinjaman daerah diarahkan untuk efek berganda
Salah satu instrumen yang dianggap penting adalah pinjaman daerah. ASBANDA mendorong agar skema ini dimanfaatkan secara lebih optimal untuk sektor-sektor yang punya dampak langsung, seperti layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan UMKM.
Dalam pandangan ASBANDA, pinjaman daerah perlu diposisikan sebagai alat untuk menciptakan multiplier effect, bukan sekadar penutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Agus menegaskan, “Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek.”
Dorongan itu muncul dari tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah. Dengan pembiayaan yang lebih tepat sasaran, belanja pemerintah daerah diharapkan tetap berjalan sambil memberi dampak berantai pada ekonomi lokal.
Usulan kebijakan yang lebih presisi
Untuk memperkuat peran tersebut, ASBANDA telah mengusulkan kepada regulator agar kebijakan pembiayaan sektor publik dibuat lebih presisi. Usulan ini bukan permintaan pelonggaran aturan, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih sesuai agar pembiayaan bisa berjalan optimal.
Agus menekankan, “Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent.” Penegasan itu menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi dasar utama dalam setiap perubahan pendekatan.
ASBANDA menilai transformasi BPD hanya akan kuat jika bank daerah tetap menjaga disiplin risiko. Pada saat yang sama, BPD juga harus membuka ruang bagi pembiayaan yang benar-benar memberi dampak pada masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Tiga pilar transformasi yang dipetakan ASBANDA
Untuk mewujudkan perubahan itu, ASBANDA menyusun arah transformasi BPD ke dalam tiga pilar utama. Ketiganya adalah penguatan tata kelola, inovasi pembiayaan berdampak, dan pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi.
Ukuran keberhasilan BPD juga ingin diubah agar tidak hanya bertumpu pada neraca keuangan. Agus menyebut, keberhasilan BPD ke depan harus dilihat dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.
Pandangan tersebut menempatkan BPD sebagai bagian penting dari mesin pembangunan daerah yang lebih luas. Bank daerah tidak hanya menjadi institusi keuangan, tetapi juga simpul yang menghubungkan dana publik dengan sektor-sektor yang membutuhkan dorongan pembiayaan.
Kolaborasi lintas pihak dianggap kunci
Dalam kegiatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Ia menyebut pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan kerja bersama untuk menjawab tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ahmad Luthfi. Pesan itu memperkuat pandangan bahwa peran BPD akan lebih efektif jika bergerak dalam ekosistem yang saling mendukung.
ASBANDA menempatkan kemampuan mengelola aliran dana secara tepat sebagai faktor penting bagi masa depan ekonomi daerah. Dalam pandangan asosiasi, kekuatan daerah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya APBD, tetapi juga oleh sejauh mana dana yang ada dapat diarahkan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.
