Presiden Prabowo Subianto menargetkan restrukturisasi besar-besaran atas badan usaha milik negara dengan memangkas sekitar 750 BUMN. Dari sekitar 1.000 entitas yang terdiri dari induk, anak, hingga cucu usaha, jumlah itu diproyeksikan menyusut menjadi sekitar 250 entitas agar pengelolaan lebih ramping.
Langkah tersebut diarahkan untuk menekan beban biaya yang selama ini dinilai terlalu besar. Prabowo menilai struktur yang gemuk membuat pengeluaran operasional membengkak, terutama pada pos direksi dan komisaris, sementara pemasukan dari banyak perusahaan pelat merah tidak sebanding.
Beban Operasional Jadi Fokus Pembenahan
Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa banyak BUMN tidak menghasilkan laba. Meski kinerja bisnis tidak optimal, perusahaan-perusahaan itu tetap menanggung biaya operasional untuk jajaran pimpinan.
Prabowo juga menyoroti keadaan ketika perusahaan yang merugi masih terus menyerap anggaran untuk overhead. Menurut dia, kondisi seperti itu tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan harus dibenahi lewat pemangkasan entitas yang tidak efisien.
Restrukturisasi Bersama Danantara
Pemerintah tidak berjalan sendiri dalam penataan ini. Bersama Danantara, pemerintah akan menyusun pembenahan agar peta jalan transformasi BUMN lebih rapi, terarah, dan mudah diawasi.
Prabowo meminta operasional perusahaan pelat merah dibuat rasional, efisien, dan transparan. Ia menegaskan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan diarahkan untuk kemakmuran masyarakat, bukan menjadi beban overhead.
Tenggat Penyelesaian Tahun Ini
Pemerintah memberi target yang ketat untuk menyelesaikan restrukturisasi itu pada tahun ini. Prabowo berharap langkah tersebut dapat segera menghasilkan perbaikan kinerja sehingga dampaknya mulai terasa dalam dua tahun ke depan.
Penataan ulang ini juga diarahkan untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Dengan entitas yang lebih sedikit, pemerintah berharap pengelolaan korporasi negara menjadi lebih sehat, lebih sederhana, dan lebih mudah dipantau.
Arah kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah mengurangi tumpang tindih struktur sekaligus memastikan setiap BUMN memberi kontribusi yang lebih jelas bagi keuangan negara. Fokus utamanya tetap pada efisiensi, transparansi, dan pemangkasan biaya yang dianggap tidak produktif.
