Langkah Prancis mengganti Microsoft Windows dengan Linux di komputer pemerintah menjadi sinyal bahwa isu kedaulatan digital di Eropa tidak lagi sebatas wacana. Keputusan itu menempatkan kendali atas perangkat lunak, data, dan infrastruktur publik sebagai prioritas utama dalam kebijakan negara.
Perubahan tersebut berjalan di lingkungan departemen digital pemerintah Prancis, DINUM, yang disebut menjadi salah satu penggerak agenda digital nasional. Menteri Prancis David Amiel menegaskan kebijakan ini sebagai upaya mengembalikan “digital destiny”, karena pemerintah ingin memegang kendali penuh atas sistem penting yang selama ini banyak bergantung pada perusahaan asing.
Dorongan untuk lebih mandiri
Kebijakan Prancis muncul ketika banyak negara Eropa mulai meninjau ulang ketergantungan mereka pada teknologi asal Amerika Serikat. Perhatian itu tidak hanya tertuju pada sistem operasi, tetapi juga layanan cloud dan aplikasi kolaborasi yang dipakai dalam administrasi publik maupun sektor yang dianggap strategis.
Di tingkat Uni Eropa, isu ini sudah masuk ke pembahasan serius. Parlemen Eropa pada Januari meminta Komisi Eropa mengidentifikasi area pemerintahan yang tidak boleh lagi bergantung pada layanan asing, terutama untuk sistem yang langsung terkait dengan layanan publik.
Kekhawatiran tersebut juga menguat setelah kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memunculkan pertanyaan baru soal stabilitas akses digital. Sejumlah pejabat Eropa menilai layanan teknologi yang tampak netral tetap bisa terdampak oleh keputusan politik dari negara asal penyedia.
Kasus yang memicu kewaspadaan
Salah satu contoh yang banyak disorot adalah larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan Amerika untuk memberikan layanan kepada hakim di Mahkamah Kriminal Internasional. Setelah kebijakan itu diberlakukan, para hakim disebut kehilangan akses ke rekening bank dan email mereka.
Kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi Eropa bahwa ketergantungan pada infrastruktur digital asing dapat membawa risiko operasional yang nyata. Dalam pemerintahan modern, gangguan seperti itu tidak hanya menyulitkan pekerjaan administratif, tetapi juga menyentuh keamanan data dan kesinambungan layanan publik.
Langkah yang didorong Prancis
Dalam agenda kedaulatan digitalnya, Prancis mendorong beberapa perubahan penting di lingkungan pemerintah. Berikut poin utamanya:
- Mengganti Microsoft Windows dengan Linux di komputer pemerintah.
- Menghentikan penggunaan Microsoft Teams dan beralih ke Visio, perangkat lunak konferensi video buatan lokal.
- Menyiapkan pemindahan data kesehatan ke platform baru.
- Mendorong penggunaan infrastruktur digital yang lebih banyak berada di dalam negeri.
Mengapa Linux menjadi pilihan
Linux dipilih karena bersifat open source dan dapat digunakan secara gratis. Model ini memberi pemerintah ruang lebih besar untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan tanpa bergantung penuh pada satu vendor komersial.
Dari sisi teknis dan anggaran, pendekatan ini juga memberi keuntungan lain. Pemerintah dapat memperpanjang masa pakai perangkat, menekan biaya lisensi, dan menjaga kontrol yang lebih besar atas konfigurasi sistem yang dipakai untuk layanan publik.
Arah kebijakan digital Eropa mulai bergeser
Keputusan Prancis menunjukkan bahwa persaingan teknologi global kini tidak lagi hanya dipandang dari sisi fitur atau harga. Negara-negara Eropa semakin menaruh perhatian pada siapa yang mengendalikan data, perangkat lunak, dan jalur akses digital yang dipakai setiap hari.
Sejumlah negara di kawasan itu juga mulai melirik perangkat lunak lokal, layanan cloud domestik, serta sistem yang lebih mandiri untuk sektor pemerintahan. Pergeseran ini menandai perubahan prioritas dari efisiensi semata menuju keamanan, kedaulatan data, dan kontrol jangka panjang atas infrastruktur digital nasional.
Prancis dengan langkah ini ingin menegaskan bahwa sistem inti pemerintahan tidak seharusnya sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan luar. Perpindahan ke Linux dan aplikasi lokal menjadi salah satu tanda bahwa kemandirian digital kini mulai diperlakukan sebagai kebijakan nyata, bukan sekadar agenda jangka panjang.
Source: www.cnbcindonesia.com
