Prancis Mulai Lepas Dari Windows, Linux Dipilih Demi Kedaulatan Digital Pemerintah

Pemerintah Prancis mulai mengarahkan perubahan besar dalam lingkungan kerja digitalnya dengan mendorong penggunaan Linux sebagai pengganti Windows di sistem pemerintahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asal Amerika Serikat, terutama pada perangkat lunak dan layanan yang selama ini menopang aktivitas administrasi publik.

Arah kebijakan tersebut tidak hanya menyentuh sistem operasi, tetapi juga ekosistem teknologi yang lebih luas di kementerian. Direktorat Digital antar-kementerian Prancis, DINUM, meminta setiap kementerian untuk memetakan ketergantungan pada teknologi di luar Uni Eropa dan menyusun rencana pengurangan secara bertahap.

Fokus pada kedaulatan digital

Langkah ini lahir dari dorongan politik untuk memperkuat kedaulatan digital Prancis. Pemerintah ingin memiliki kendali yang lebih besar atas infrastruktur digital nasional, terutama untuk layanan yang dianggap penting bagi negara.

Menteri Aksi Publik dan Akuntabilitas Prancis, David Amiel, menegaskan bahwa ketergantungan digital tidak bisa terus dibiarkan. Ia menyatakan bahwa negara perlu mengurangi bergantung pada perangkat Amerika dan mengambil kembali kendali atas masa depan digitalnya.

Transisi dimulai dari workstation pemerintah

Perpindahan ke Linux akan diawali dari workstation di lingkungan pemerintahan. Prioritas awal diberikan kepada lembaga digital utama yang menangani layanan penting negara, sehingga proses migrasi dapat berlangsung lebih terarah.

DINUM juga memberi tenggat kepada kementerian untuk menyerahkan peta ketergantungan teknologi beserta rencana pengurangannya. Batas waktu yang disebut adalah hingga musim gugur 2026, dengan perhatian besar pada perangkat lunak dan layanan dari luar Uni Eropa.

Langkah yang diminta DINUM kepada kementerian

Berikut beberapa fokus utama yang harus disiapkan kementerian dalam kebijakan ini:

  1. Mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak dan layanan asal Amerika Serikat.
  2. Memulai migrasi dari Windows ke Linux pada workstation pemerintah.
  3. Menyusun peta ketergantungan teknologi di seluruh kementerian.
  4. Mendorong penggunaan alternatif sumber terbuka dan solusi yang lebih mudah dikendalikan secara lokal.
  5. Menilai ulang teknologi dari luar Uni Eropa berdasarkan kebutuhan kedaulatan digital.

Meski begitu, pemerintah belum menetapkan jadwal final untuk menyelesaikan perpindahan secara menyeluruh. Artinya, proses ini masih akan berjalan bertahap dan menyesuaikan kesiapan tiap instansi.

Alternatif sumber terbuka mulai disiapkan

Dalam masa persiapan, DINUM menyoroti sejumlah opsi dari ekosistem sumber terbuka. Beberapa di antaranya adalah distribusi Linux openSUSE dan paket produktivitas LibreOffice yang dinilai cocok untuk kebutuhan administrasi publik.

Namun, belum ada daftar resmi pengganti yang sudah disetujui untuk seluruh instansi. Setiap lembaga masih perlu menilai kecocokan teknis, kebutuhan operasional, serta kesiapan pengguna sebelum migrasi dilakukan penuh.

DINUM juga menegaskan bahwa perangkat lunak sumber terbuka tidak otomatis ditolak hanya karena proyeknya berasal dari luar Uni Eropa. Dengan begitu, distribusi Linux dari luar wilayah Uni Eropa tetap dapat dipertimbangkan selama sejalan dengan tujuan kedaulatan digital yang ingin dibangun.

Dampak yang lebih luas bagi Eropa

Kebijakan Prancis ini sejalan dengan tren yang berkembang di Eropa, yaitu memperbesar kontrol atas infrastruktur digital dan data publik. Banyak pemerintah di kawasan tersebut mulai menilai bahwa ketergantungan pada satu pemasok dapat meningkatkan risiko, terutama untuk layanan penting negara.

Linux sering menjadi pilihan dalam migrasi seperti ini karena sifatnya terbuka, fleksibel, dan tidak bergantung pada lisensi tertutup seperti sistem operasi komersial. Meski demikian, perpindahan dalam skala besar tetap membutuhkan pelatihan pengguna, kesiapan teknis, dan penyesuaian aplikasi agar layanan pemerintahan tetap berjalan stabil.

Hingga kini, Prancis belum mengumumkan tanggal pasti untuk menuntaskan transisi tersebut setelah kementerian menyerahkan rencana pengurangan ketergantungan pada musim gugur 2026. Fokus utamanya tetap sama, yaitu membangun ruang digital yang lebih mandiri dengan menjadikan Linux sebagai salah satu fondasi utama di lingkungan pemerintahan.

Source: www.gadgetdiva.id

Berita Terkait