PSI menilai dorongan PDIP agar Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN terlalu sempit dan tidak tepat sasaran. Menurut partai itu, jika yang dibahas adalah pemindahan aktivitas pemerintahan ke Nusantara, seharusnya yang didorong adalah Presiden, bukan hanya Wakil Presiden.
Sikap itu muncul setelah PDIP kembali menegaskan bahwa desakan mereka bukan serangan pribadi. Bagi PDIP, isu ini lebih dekat dengan penagihan komitmen Gibran sendiri, apalagi ada fasilitas negara di IKN yang sudah dibangun dan disebut siap digunakan.
PDIP menyebut ini soal janji, bukan serangan pribadi
Politikus PDIP Guntur Romli membantah anggapan bahwa partainya menyimpan motif tersembunyi di balik dorongan agar Gibran segera berkantor di IKN. Ia menegaskan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun harus dipahami sebagai pengingat atas ucapan Gibran sendiri.
Guntur menyebut Komarudin tidak sedang menyerang pribadi Gibran. Ia justru mempertanyakan kapan Wakil Presiden itu akan menyusul sekitar 50 staf kepresidenan yang disebut sudah bersiap di IKN.
Fokus PDIP ada pada pemanfaatan fasilitas yang sudah jadi
Dalam pandangan Guntur, persoalan utamanya adalah penggunaan fasilitas negara yang sudah selesai dibangun. Ia menilai tidak masuk akal jika bangunan yang sudah rampung dibiarkan tidak difungsikan.
Karena itu, PDIP membenarkan dorongan agar kantor Wakil Presiden mulai dipakai di Istana Kepresidenan yang telah dibangun di IKN. Guntur bahkan menyebut infrastruktur untuk Wakil Presiden di sana sudah rampung sehingga wajar bila segera diisi.
Ia juga mengatakan tidak ada tendensi buruk dalam desakan tersebut. Menurutnya, logika yang dibawa partainya sederhana, yakni fasilitas yang sudah selesai semestinya segera dimanfaatkan agar tidak menjadi pemborosan anggaran negara.
PSI minta pembahasan tidak dipersempit ke Gibran
Respons berbeda datang dari PSI. Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pandangan Komarudin Watubun terasa terlalu cetek karena sasaran pembahasannya dianggap keliru.
Bestari berpendapat bahwa jika yang dibicarakan adalah pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN, maka yang semestinya diusulkan adalah Presiden. Ia menyebut menyorot Gibran secara spesifik terkesan tanggung dan tidak melihat struktur pemerintahan secara utuh.
PSI juga menekankan bahwa Gibran bekerja di bawah arahan Presiden. Karena itu, menurut Bestari, keputusan soal perpindahan aktivitas pemerintahan harus dibahas secara lebih komprehensif dan melibatkan Presiden.
PSI anggap PDIP terlalu fokus pada satu sosok
Bestari mengkritik PDIP karena dianggap terlalu memusatkan perhatian pada Gibran sebagai individu. Ia menilai seharusnya dorongan diarahkan agar semua unsur pemerintahan ikut bergerak ke IKN, bukan hanya posisi Wakil Presiden.
Ia juga menyebut Gibran sudah beberapa kali memberi klarifikasi terkait isu kepindahan kantornya ke IKN. Namun, menurut dia, PDIP tetap mengulang pertanyaan yang sama seolah belum memahami jawaban yang sudah diberikan.
Perbedaan tajam antara dua partai itu menunjukkan bahwa pembahasan soal IKN belum selesai di ranah politik. Di satu sisi, PDIP menempatkannya sebagai urusan konsistensi janji dan pemanfaatan aset negara, sementara di sisi lain PSI melihatnya sebagai dorongan yang tidak proporsional kepada Wakil Presiden.
Di tengah silang pendapat tersebut, kejelasan soal jadwal dan mekanisme pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN masih dinanti. Selama proses menuju Nusantara terus berjalan, perdebatan soal siapa yang lebih dulu berkantor di sana tampaknya masih akan terus terbuka.
Source: tandaseru.id
