Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok kembali menyita perhatian setelah ditemukan sekitar 3.100 kontainer masih tertahan di area pelabuhan. Di saat yang sama, sekitar 3.000 dokumen juga belum diproses di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu, sehingga arus keluar masuk barang ikut berada di bawah tekanan.
Kondisi itu membuat persoalan di Tanjung Priok tidak berhenti pada urusan administrasi. Ketika kontainer menunggu terlalu lama dan berkas belum selesai diproses, pasokan bahan baku untuk pelaku usaha ikut terhambat dan waktu tebus atau dwelling time menjadi lebih panjang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti langsung situasi tersebut setelah menerima laporan beberapa hari sebelumnya. Pemeriksaan di lapangan memperlihatkan bahwa penumpukan ini sudah memberi dampak ke dunia usaha, terutama pada suplai barang dan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi.
Beban di titik masuk barang
Masalah di pelabuhan muncul ketika proses pemeriksaan berjalan lebih lambat dari volume barang yang masuk. Dalam kondisi seperti itu, rantai distribusi ikut tertahan dan penumpukan di lapangan menjadi lebih sulit diurai.
Kementerian Keuangan menilai salah satu pemicunya adalah lonjakan volume komoditas impor yang masuk ke Indonesia. Masuknya barang dalam jumlah besar memang dapat mencerminkan aktivitas ekonomi yang membaik, tetapi sistem penanganannya tetap harus siap agar tidak berubah menjadi hambatan di pelabuhan.
Selain itu, ada hambatan dari importir yang lambat memindahkan komoditas meski berkas perizinan sudah terbit. Situasi ini membuat area penampungan pelabuhan semakin sesak dan memperbesar risiko bottleneck di titik masuk barang.
Upaya mempercepat pemeriksaan
Sebelum peninjauan dilakukan, kementerian terkait sudah menginstruksikan jajaran di lapangan untuk segera mengurai antrean berkas. Langkah itu menurunkan jumlah dokumen tertahan dari 3.000 menjadi 2.500 berkas.
Untuk mengejar normalisasi arus dokumen, penambahan tenaga pemeriksa akan segera dilakukan. Target yang dikejar adalah menyisakan sekitar 500 berkas tertahan agar kondisi kembali normal.
Purbaya juga meminta petugas bekerja penuh sampai antrean benar-benar turun. Jika persoalannya memang kekurangan personel, penambahan tenaga diminta dilakukan tanpa menunggu lebih lama.
Dampak yang lebih luas
Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji opsi sanksi atau mekanisme disinsentif bagi importir yang membiarkan logistik mereka mengendap terlalu lama di pelabuhan. Opsi itu dipertimbangkan karena persoalan yang muncul tidak hanya soal dokumen, tetapi juga soal kepatuhan mengeluarkan barang dari area penampungan.
Temuan di Tanjung Priok memperlihatkan bagaimana beberapa masalah bisa bertemu dalam satu titik yang sama, mulai dari lonjakan impor, lambatnya pemeriksaan, hingga keterlambatan importir. Jika tidak segera diurai, hambatan seperti ini berisiko kembali menekan kelancaran pasokan barang dan bahan baku di pasar.
