Pemerintah bersiap menerapkan registrasi kartu SIM prabayar berbasis biometrik dengan pengenalan wajah mulai 1 Juli 2026. Skema baru ini menggantikan ketergantungan pada verifikasi NIK dan KK semata, sehingga aktivasi nomor ponsel masuk ke fase yang jauh lebih ketat.
Langkah tersebut diposisikan sebagai upaya memperkuat keamanan data pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan online, spam, dan penyebaran akun palsu. Di saat yang sama, kebijakan ini memunculkan keberatan dari industri telekomunikasi karena beban biaya validasi dinilai tidak kecil jika diterapkan secara massal.
Biaya validasi Rp3.000 per pelanggan dipersoalkan
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI meminta pemerintah mengevaluasi tarif validasi data biometrik yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, biaya validasi biometrik dipatok Rp3.000 per pelanggan.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menilai nominal itu tampak kecil jika dilihat per pelanggan, tetapi beban totalnya bisa membengkak ketika dikalikan jutaan pelanggan baru setiap tahun. Ia menegaskan registrasi pelanggan pada dasarnya adalah mandat negara untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang aman dan tertib.
Marwan juga menilai biaya validasi biometrik tidak semestinya dibebankan kepada operator seluler ataupun masyarakat. Dalam pernyataannya kepada detik.com, ia menekankan bahwa registrasi kartu SIM adalah kebutuhan dasar untuk berkomunikasi, sementara akses komunikasi kini berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, transaksi digital, dan layanan publik.
“Rp 3.000 itu sedikit lagi (seperti membeli kuota data) 1 GB. Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi. Mau komunikasi harus registrasi, mau registrasi bayar ke negara. Mestinya negara bisa memberikan dukungan di situ,” ucap Marwan.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Mulai berlaku | 1 Juli 2026 |
| Metode registrasi | Biometrik dengan pengenalan wajah |
| Biaya validasi | Rp3.000 per pelanggan |
| Pihak yang menanggung biaya menurut Komdigi | Operator seluler besar |
Operator menilai skema biaya tetap punya efek domino
Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya menjelaskan bahwa biaya registrasi SIM card berbasis biometrik tidak akan dibebankan langsung kepada pelanggan. Biaya itu akan ditanggung operator seluler besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart.
Meski begitu, operator menilai skema tersebut tetap berpotensi memunculkan efek domino. Beban operasional tambahan dapat memengaruhi strategi bisnis perusahaan, efisiensi layanan, investasi infrastruktur jaringan, hingga kemungkinan penyesuaian harga layanan telekomunikasi di kemudian hari.
Face recognition dipilih untuk memperkuat verifikasi identitas
Dari sisi teknis, penggunaan face recognition dinilai lebih akurat dibanding metode verifikasi manual. Teknologi ini dipandang mampu memeriksa identitas pengguna dengan lebih baik dan menekan peluang penggunaan identitas palsu.
Dengan biometrik wajah, registrasi massal memakai data curian juga bisa ditekan secara signifikan. Pemerintah mendorong transformasi digital yang lebih aman dengan menempatkan keamanan identitas sebagai prioritas utama.
Penguatan verifikasi ini muncul di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan nomor ponsel untuk aktivitas ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu membuat kebutuhan akan sistem registrasi yang lebih ketat dianggap semakin mendesak.
Kekhawatiran soal perlindungan data ikut mengemuka
Di luar soal biaya, penerapan teknologi biometrik juga memunculkan perhatian baru pada perlindungan data pribadi. Publik kini semakin kritis terhadap cara data wajah disimpan, diolah, dan diamankan dari potensi kebocoran.
Karena itu, penerapan registrasi SIM biometrik tidak hanya menuntut kesiapan teknis dari operator dan pemerintah. Kebijakan ini juga membutuhkan tata kelola data yang kuat agar keamanan yang dijanjikan benar-benar sejalan dengan perlindungan terhadap data pelanggan.
