PT Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMPP tengah menyiapkan aksi korporasi besar untuk merapikan struktur keuangannya. Perseroan berencana melepas maksimal 8,5 miliar saham baru melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.
Langkah itu disusun saat tekanan neraca masih terasa berat. Liabilitas WMPP tercatat mencapai Rp4,04 triliun, sementara ekuitas hanya Rp255 miliar, sehingga perusahaan membutuhkan cara untuk memperkuat modal tanpa menambah beban pinjaman baru.
Skema penerbitan saham baru
Manajemen menjelaskan bahwa saham yang akan diterbitkan berasal dari portepel perseroan dengan nilai nominal Rp20 per saham. Jumlah maksimal 8,5 miliar saham itu setara sekitar 29 persen dari total saham beredar saat ini.
Dalam keterbukaan informasi yang dikutip dari IDXChannel, manajemen menyampaikan, “Sehubungan dengan PMHMETD, perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 8,5 miliar saham baru yang berasal dari portepel perseroan dengan nominal Rp20.” Keterangan ini menegaskan bahwa rights issue menjadi jalur utama untuk memperkuat permodalan.
Dana diarahkan untuk menekan utang
Hasil aksi korporasi tersebut akan dipakai untuk mengonversi hak tagih pemegang saham dan pemegang Medium Term Notes atau MTN menjadi saham. Skema ini membuat sebagian kewajiban perusahaan beralih menjadi ekuitas, sehingga tekanan utang dapat berkurang.
Langkah konversi semacam ini lazim digunakan ketika perusahaan ingin memperbaiki rasio keuangan tanpa menambah liabilitas baru. Bagi WMPP, strategi tersebut juga diharapkan memberi ruang lebih longgar bagi modal kerja dan menjaga keberlangsungan usaha.
Poin utama rencana WMPP
- Maksimal penerbitan 8,5 miliar saham baru.
- Nilai nominal saham baru Rp20 per saham.
- Dana hasil aksi korporasi digunakan untuk konversi hak tagih dan MTN menjadi saham.
- Tujuan utamanya menurunkan rasio utang dan memperkuat modal kerja.
- Pemegang saham lama berpotensi terdilusi bila tidak menebus haknya.
Dampak bagi pemegang saham
Rights issue kerap memberi dampak langsung terhadap komposisi kepemilikan. Jika investor lama tidak ikut serta, porsi mereka bisa menyusut karena jumlah saham beredar bertambah cukup besar.
Berdasarkan data pemegang saham per Februari 2026, Tumiyana masih menjadi pengendali utama dengan porsi 66,95 persen. Red Dragon Capital Ltd memiliki 6,5 persen, sedangkan Koperasi Konsumen Karyawan Mandiri Widodo Makmur menggenggam 6,15 persen.
Porsi masyarakat tercatat sebesar 20,42 persen dan mencakup sejumlah investor, termasuk PT Pendanaan Efek Indonesia, pemerintah Norwegia, serta investor individu Afandi Tjandra. Komposisi ini membuat rencana penerbitan saham baru berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan publik secara lebih luas.
Menunggu restu pemegang saham
Sebelum dijalankan, rencana rights issue tersebut masih harus memperoleh persetujuan dalam RUPSLB. Perseroan menjadwalkan rapat itu pada 21 Mei 2026.
Keputusan dalam rapat tersebut akan menjadi penentu bagi strategi penyehatan modal WMPP. Jika disetujui, pasar akan mencermati seberapa besar minat investor lama untuk mempertahankan porsi kepemilikan sekaligus melihat efektivitas konversi utang menjadi saham dalam memperbaiki posisi keuangan perusahaan.
