Penguatan pengelolaan ASN yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan menjadi sorotan utama dalam pembahasan Rini Widyantini bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Di saat yang sama, kebijakan No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ikut dibahas karena berkaitan langsung dengan kapasitas fiskal daerah dan mutu pelayanan publik.
Isu itu mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang mempertemukan pemerintah, DPR, dan sejumlah unsur daerah. Komitmen yang dibahas bukan hanya soal pembenahan aparatur, tetapi juga soal memastikan layanan publik di daerah tetap berjalan tanpa terganggu.
Forum lintas lembaga dengan agenda besar
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sejumlah perwakilan kepala daerah dari APPSI, APEKSI, dan APKASI juga mengikuti agenda tersebut, termasuk kepala daerah yang hadir secara daring.
Hadirnya berbagai unsur pemerintahan memperlihatkan bahwa pembahasan manajemen ASN dan kebijakan HKPD tidak berhenti pada lingkup kementerian. Topik itu melibatkan pemerintah pusat, parlemen, dan pemerintah daerah yang sama-sama berkepentingan terhadap kualitas pelayanan publik.
Fokus pada SDM aparatur dan pelayanan daerah
Dari unsur Kementerian PANRB, Rini didampingi Plh. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto. Turut hadir Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional Donny Adityawarman, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Syska Hutagalung, serta Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Mohammad Averrouce.
Menurut arah pembahasan yang muncul dalam forum itu, penguatan manajemen SDM aparatur harus tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah. Karena itu, kapasitas fiskal daerah menjadi perhatian penting agar reformasi birokrasi tidak mengganggu keberlanjutan layanan bagi masyarakat.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI juga mengikuti agenda itu secara langsung. Dengan keterlibatan banyak pihak, pembahasan reformasi ASN dan fiskal daerah ditempatkan sebagai agenda yang saling berkaitan, bukan sebagai isu yang berdiri sendiri.
Pemerintah dan DPR disebut memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat manajemen SDM aparatur. Arah kebijakan itu diarahkan agar pengelolaan ASN tetap profesional, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kebutuhan pelayanan publik di daerah.