Pemerintah mengajukan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam RAPBN 2027. Langkah ini diarahkan untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor LPG yang selama ini masih menjadi penopang kebutuhan energi rumah tangga.
Usulan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam forum itu, Bahlil menegaskan bahwa arah kebijakan energi ke depan tidak hanya bertumpu pada LPG, tetapi juga pada kompor listrik, CNG, dan sejumlah opsi energi lain.
Fokus utama pada pengurangan impor
Program kompor listrik diposisikan sebagai bagian dari transisi energi yang bertahap. Pemerintah ingin mendorong penggunaan energi yang lebih beragam agar impor LPG bisa dikurangi secara perlahan.
Untuk itu, Bahlil meminta Komisi XII DPR yang membidangi sektor ESDM ikut mendata daerah mana saja yang paling membutuhkan kompor listrik. Data tersebut dinilai penting agar program bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan tidak diberlakukan seragam di seluruh wilayah.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Anggaran juga disiapkan untuk motor listrik
Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi Rp 635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran itu akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, atau Ditjen EBTKE, di Kementerian ESDM.
Dua program tersebut disebut sebagai program baru dalam RAPBN 2027. Bahlil menekankan bahwa pengajuan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan fiskal yang ada.
Wacana lama yang kembali mencuat
Gagasan peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik bukan hal baru. Wacana itu sebelumnya juga pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo.
Pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Pembatalan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Wacana tersebut kembali mendapat sorotan ketika harga energi global naik akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Pada situasi itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah agar melakukan transisi dari kompor gas ke kompor listrik.
Biaya dan subsidi ikut dipertimbangkan
Eddy menilai transisi ke kompor listrik bisa membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan beban subsidi impor LPG. Ia juga menyoroti bahwa harga LPG ikut bergerak mengikuti kenaikan harga minyak dunia.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujarnya.
Dengan usulan anggaran Rp 815,56 miliar untuk kompor listrik di RAPBN 2027, isu pengurangan impor LPG dan efisiensi energi kembali ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar transisi energi pemerintah. Pembahasan berikutnya diperkirakan akan bergantung pada hasil pendataan daerah, kesiapan program, dan sinkronisasi antara pemerintah serta DPR.
