Pertanyaan tentang apakah Israel memiliki senjata nuklir kembali menjadi sorotan di Kongres Amerika Serikat setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memilih jawaban yang tetap menggantung. Dalam sidang itu, Rubio tidak memberi pengakuan tegas dan juga tidak membantah, melainkan menegaskan bahwa pembahasan lebih rinci sebaiknya dilakukan secara tertutup.
Sikap itu langsung menarik perhatian karena isu nuklir Israel selama ini memang dijaga tetap kabur oleh Washington. Saat didesak oleh anggota Kongres Joaquin Castro, Rubio hanya mengatakan bahwa “sebagian besar dunia menilai bahwa mereka memilikinya,” tanpa membuka posisi resmi pemerintah AS secara terang-terangan.
Desakan agar Washington lebih terbuka
Castro mendorong pemerintah AS memberi kejelasan karena menilai Kongres perlu memahami risiko yang muncul jika ketegangan di kawasan terus membesar. Ia menyoroti situasi ketika AS dan Israel terlibat dalam ketegangan militer melawan Iran, yang menurutnya membuat informasi soal kemampuan nuklir Israel menjadi semakin relevan.
Bagi Castro, Kongres tidak bisa menilai risiko perang secara utuh jika batas penggunaan senjata nuklir oleh Israel tetap tidak jelas. Ia menilai transparansi dibutuhkan agar badan pengawas di Kongres dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perang dan keamanan.
Dorongan itu tidak datang dari satu orang saja. Castro bersama 30 anggota parlemen lain telah mengirim surat kepada Departemen Luar Negeri AS untuk meminta penjelasan resmi mengenai kemampuan nuklir Israel.
Jawaban yang tetap dijaga tertutup
Rubio mengakui pertanyaan yang diajukan Castro sebagai pertanyaan yang adil. Namun ia tetap menegaskan bahwa jawaban yang lebih lengkap hanya dapat diberikan dalam format rahasia.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Washington masih mempertahankan kebijakan lama yang kerap disebut sebagai ambiguitas strategis. Dalam praktiknya, AS memang memilih tidak mengonfirmasi kemampuan nuklir Israel di ruang publik meski isu itu sudah lama menjadi perhatian internasional.
Rubio juga menyampaikan bahwa sikap diam itu merupakan bagian dari fitur kebijakan luar negeri AS. Dengan begitu, posisi resmi Washington tetap berada di jalur yang sangat hati-hati ketika membahas salah satu isu paling sensitif di Timur Tengah.
Isu lama yang makin sensitif
Israel secara luas diyakini memiliki arsenal nuklir, meski negara itu bukan penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Hingga kini, Tel Aviv tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun membantah keberadaan senjata pemusnah massal tersebut.
Isu ini makin sensitif setelah muncul sejumlah pernyataan kontroversial dari pejabat Israel dan politikus pro-Israel. Pada November 2023, Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu sempat menyebut bahwa menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah salah satu pilihan.
Di Amerika Serikat, politikus pro-Israel Randy Fine juga pernah menyerukan penggunaan kekuatan nuklir terhadap Palestina. Ia bahkan membandingkannya dengan serangan AS ke Jepang pada Perang Dunia II.
Pernyataan-pernyataan semacam itu ikut memperbesar kekhawatiran publik soal arah eskalasi konflik jika isu nuklir tetap berada di luar pengawasan terbuka. Karena itu, desakan kepada Washington untuk lebih jelas kini tidak hanya menyangkut diplomasi, tetapi juga soal pengawasan risiko perang.
Kaitannya dengan Iran dan keamanan kawasan
Konteks regional membuat pertanyaan di Kongres semakin sulit dihindari. Pemerintahan Donald Trump pada 28 Februari lalu bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap Iran, dengan alasan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir.
Iran terus membantah klaim tersebut. Namun langkah itu membuat pembahasan tentang posisi nuklir Israel terasa semakin penting, terutama ketika AS ikut terlibat dalam dinamika keamanan yang lebih luas di kawasan.
Di titik ini, kebijakan AS di Timur Tengah dinilai tidak bisa dilepaskan dari isu pencegahan proliferasi senjata nuklir dan potensi eskalasi perang. Selama Israel tetap berada dalam status yang tidak dikonfirmasi secara resmi, tekanan politik terhadap Washington kemungkinan belum akan mereda.
Rubio mungkin menutup ruang jawaban di sidang terbuka, tetapi dorongan untuk membuka detail kebijakan itu masih terus berjalan. Kongres pun tampaknya akan tetap menuntut kejelasan atas batas risiko yang selama ini hanya dibahas di balik pintu tertutup.
Source: mediaindonesia.com
