Said Iqbal menegaskan bahwa kehadirannya di pemerintahan tidak membuat jalan demo buruh tertutup. Menurut dia, demonstrasi tetap merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang selama dijalankan sesuai prosedur.
Pernyataan itu menjadi penting karena banyak pekerja mempertanyakan dampak masuknya Said ke lingkar pemerintahan. Kini ia menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh setelah dilantik di Istana Negara.
Demo tetap bisa ditempuh serikat buruh
Said menegaskan ruang gerak serikat pekerja tidak hilang hanya karena dirinya berada di struktur pemerintahan. Ia menyebut KSPI maupun serikat buruh lain tetap bisa melakukan aksi selama mengikuti aturan yang berlaku.
Ia juga ingin memastikan bahwa sikap kritis buruh tidak lenyap. Bagi Said, keberadaannya di posisi baru tidak berarti perjuangan buruh harus berubah arah atau melemah.
Upah masih jadi sumber ketegangan
Dalam pandangan Said, isu upah masih menjadi pemicu paling sering ketika buruh turun ke jalan. Karena itu, ia berharap posisinya di pemerintahan bisa membantu meredam persoalan sebelum berkembang menjadi gejolak di lapangan.
Ia menyebut akan mendorong analisis kebijakan terkait besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan cara itu, aspirasi buruh diharapkan bisa dibahas lebih awal sebelum masuk ke konflik yang lebih besar.
Diputuskan setelah diskusi dengan buruh
Said mengatakan keputusannya menerima jabatan baru tidak lahir secara tergesa-gesa. Ia mengaku sudah berdiskusi panjang dengan KSPI dan berbagai kelompok buruh sebelum akhirnya memilih masuk ke pemerintahan.
Ia melihat ada kesamaan visi dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama soal keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam pandangannya, buruh, petani, nelayan, dan guru sama-sama membutuhkan ruang advokasi yang kuat, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.
Tetap membawa aspirasi ke Presiden
Menurut Said, posisinya justru bisa menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi pekerja langsung kepada Presiden. Ia menilai kehadiran itu dapat membantu menjaga keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh.
Said juga menegaskan dirinya akan tetap memberi masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak, terutama soal ketenagakerjaan. Sikap itu, kata dia, tidak mengurangi komitmen demokratis dalam merespons persoalan perburuhan.
RUU Ketenagakerjaan ikut dibawa ke Istana
Salah satu agenda utama yang dititipkan kelompok buruh kepada Said adalah pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Isu ini dipandang penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja.
Dengan posisinya yang baru, Said berharap aspirasi itu bisa lebih cepat disampaikan ke Presiden Prabowo. Di saat yang sama, ia menegaskan gerakan buruh di luar pemerintah tetap punya ruang untuk bersuara selama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Source: www.suara.com
