Banjir yang muncul di dataran tinggi Cianjur menjadi tanda bahwa perubahan di kawasan hulu tidak lagi bisa dipandang ringan. Wilayah yang selama ini dikenal relatif aman dari genangan justru ikut merasakan dampaknya, sehingga persoalan tata guna lahan di utara Cianjur kini semakin mencolok.
Pemerintah Kabupaten Cianjur menilai alih fungsi lahan di kawasan hulu sebagai salah satu pemicu utama naiknya risiko banjir. Karena itu, Pemkab Cianjur sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menata ulang ruang dan pengelolaan kawasan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Perubahan lahan di hulu dinilai paling berpengaruh
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menyebut hasil kajian menunjukkan penurunan daya serap tanah terjadi setelah lahan berubah fungsi. Area yang sebelumnya ditanami tanaman keras seperti kopi dan teh kini banyak berganti menjadi kebun sayuran.
Saat hujan deras turun, air tidak lagi tertahan tanah seperti semula. Aliran menjadi lebih cepat dan akhirnya meningkatkan potensi banjir ke perkampungan di bawahnya.
Perubahan itu juga dinilai memicu erosi. Kondisi tersebut membuat air lebih mudah langsung menggenangi permukiman warga di kaki gunung.
Dari kawasan yang jarang banjir menjadi perhatian serius
Wahyu menegaskan banjir di dataran tinggi menjadi perhatian khusus karena kawasan itu sebelumnya dikenal jarang terdampak. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan di hulu sudah memberi pengaruh nyata ke wilayah yang lebih rendah.
Bagi pemerintah daerah, persoalan tersebut tidak sekadar soal genangan air. Yang ikut disorot adalah keseimbangan lingkungan di wilayah utara Cianjur yang selama ini menopang kondisi kawasan di bawahnya.
Pembangunan diminta tetap menjaga daya dukung alam
Di tengah dorongan aktivitas ekonomi dan pembukaan lahan, Wahyu menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan. Ia mendorong agar pembukaan lahan pertanian dibarengi penanaman pohon keras supaya tanah tetap memiliki kemampuan menyerap air.
Langkah itu sejalan dengan upaya memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapannya, penataan itu bisa memberi manfaat langsung bagi warga Cianjur tanpa mengorbankan daya dukung alam.
Upaya pelestarian juga berjalan di kaki Gunung Gede Pangrango
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan program pelestarian alam di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur. Dalam program itu, petani yang semula berladang lalu beralih menanam pohon diberi upah Rp2 juta per bulan.
Setiap petani disebut akan menggarap satu hingga dua hektar lahan. Skema serupa juga sudah diterapkan di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat untuk mengembalikan fungsi alam.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bencana alam di sejumlah wilayah Cianjur tergolong jarang, terutama di dataran tinggi seperti kawasan Puncak-Cianjur. Namun, banjir di wilayah tinggi membuat persoalan tata guna lahan di kawasan hulu semakin mendapat sorotan karena dampaknya kini ikut terasa di permukiman warga.
