Draf CLARITY terbaru menempatkan status desentralisasi kripto dalam posisi yang jauh lebih tegas. Proyek tidak lagi cukup hanya mengaku terdesentralisasi, karena yang dinilai sekarang adalah apakah masih ada coordinated control yang memberi orang dalam kemampuan mengarahkan sistem dalam praktik.
Kerangka ini penting karena hasilnya bersifat biner. Jika sebuah proyek lolos, proyek itu dapat mengajukan sertifikasi ke SEC sebagai sistem yang tidak berada di bawah coordinated control, sedangkan yang belum lolos tetap berjalan dengan rezim keterbukaan dan pembatasan bagi orang dalam.
Apa yang diuji SEC
SEC diberi sejumlah faktor untuk menilai apakah sebuah jaringan benar-benar lepas dari kendali terkoordinasi. Lima indikator utama yang disorot adalah kode yang terbuka, partisipasi tanpa izin, konsentrasi kepemilikan dan voting, ketiadaan kewenangan sepihak, serta sumber nilai token yang berasal dari penggunaan jaringan yang nyata.
Kode yang terbuka berarti protokol atau aplikasi dapat dilihat, ditinjau, dan diaudit publik. Partisipasi tanpa izin juga menjadi syarat penting karena tidak boleh ada orang atau kelompok di bawah common control yang bisa memblokir, menyensor, atau membatasi akses ke sistem, dan insider tidak boleh mendapat perlakuan khusus.
Aturan ini juga memberi perhatian pada konsentrasi kepemilikan token dan hak suara. Tidak boleh ada orang atau kelompok di bawah common control yang memegang lebih dari 49% pasokan token atau kekuatan voting tata kelola.
Selain itu, sistem harus sudah mencapai keadaan otonom. Artinya, tidak ada orang atau kelompok terkoordinasi yang dapat sendirian mengubah cara kerja, operasi, atau mekanisme konsensusnya.
Nilai token pun tidak lolos begitu saja dari pengujian. Draf itu menekankan bahwa nilai harus muncul dari jaringan yang sudah aktif dan digunakan, bukan dari fitur atau fungsi yang masih berupa janji dan belum diluncurkan.
Batas pengaruh orang dalam
Di luar struktur kontrol, draf CLARITY juga mencoba mengukur pengaruh individu lewat kategori related persons. Mereka yang masuk dalam kelompok ini akan terkena kewajiban pengungkapan dan pembatasan penjualan token.
Ambang batasnya berbeda tergantung dari cara token diperoleh. Pemegang yang membeli langsung dari pihak yang menciptakan atau mendistribusikan token menjadi related person saat memegang 2% atau lebih pasokan, sementara pembeli di pasar terbuka baru masuk kategori itu pada level 10%.
Ada juga pengecualian yang penting bagi tata kelola terdesentralisasi. Sistem seperti DAO tidak otomatis dianggap sebagai orang atau kelompok yang bertindak di bawah common control, selama tidak beroperasi melalui manajemen terpusat.
Fitur darurat tetap diperbolehkan
Draf ini tidak menutup pintu bagi mekanisme keamanan darurat. Namun, ruangnya dibuat sangat ketat agar fitur itu tidak berubah menjadi alat kendali sepihak.
Mekanisme tersebut harus sudah ditetapkan sebelumnya, bersifat sementara, dipakai hanya untuk insiden keamanan siber yang terdokumentasi atau ancaman yang segera datang, dan diotorisasi lewat mekanisme onchain yang sudah dipublikasikan. Ruang lingkup serta durasinya juga harus sempit, dan tidak boleh dikendalikan sepihak oleh satu orang.
Dengan kata lain, fitur darurat masih boleh ada, tetapi tidak boleh menjadi tombol merah yang bisa ditekan kapan saja oleh satu pihak. Aturan ini menuntut transparansi, alasan yang jelas, dan batasan yang ketat.
Jalur sertifikasi dan fase sebelum lolos
Jika sebuah proyek merasa sudah memenuhi syarat, proyek itu dapat mengajukan sertifikasi ke SEC. Sertifikasi akan berlaku jika SEC tidak keberatan atau jika 90 hari berlalu tanpa penolakan.
SEC tetap memiliki hak menolak, tetapi prosesnya tidak dibiarkan menggantung. Jika ingin menolak, lembaga itu harus memberi pemberitahuan 10 hari, menggelar hearing, lalu melakukan pemungutan suara atas temuan bahwa proyek tidak memenuhi standar.
Draf ini juga membuka kemungkinan verifikasi pihak ketiga melalui aturan tambahan. Namun, bentuk verifikasi tersebut belum ditentukan dan akan bergantung pada rulemaking berikutnya.
Untuk protokol yang belum siap mendapat cap desentralisasi, rezim yang berlaku mirip hukum sekuritas klasik. Kewajiban self-monitoring dan disclosure bisa aktif saat ada penawaran, penjualan, atau distribusi token.
Pihak penerbit dapat diminta memublikasikan pengungkapan awal dan berkala. Isinya mencakup informasi perusahaan, kepemilikan insider, laporan keuangan, tata kelola, mekanisme konsensus, source code, dan ketergantungan kontrol.
Pengungkapan itu juga harus menjelaskan kapan dan bagaimana sistem diperkirakan tidak lagi berada di bawah coordinated control. Rezim ini diposisikan sebagai jalur melalui fase terkendali, bukan tujuan akhir.
Di fase ini, insider juga menghadapi pembatasan penjualan token yang termasuk covered tokens. Mereka hanya boleh menjual jika disclosure proyek sudah tersedia, token sudah dipegang minimal 12 bulan, dan jumlah penjualan tetap berada di bawah batas SEC untuk periode rolling 12 bulan.
Setelah proyek memperoleh sertifikasi, masa tunggu turun menjadi 6 bulan dan batas penjualan menjadi lebih longgar. Namun, pembatasan itu tetap menunjukkan bahwa status desentralisasi di draf ini harus dibuktikan, bukan sekadar diklaim.
Batas kecil yang membebaskan disclosure
Ada juga ambang kecil yang bisa membebaskan proyek dari kewajiban disclosure. Token proyek dapat dikecualikan jika proyek mengumpulkan $5 juta atau kurang dalam gross proceeds selama 12 bulan setelah penawaran, penjualan, atau distribusi pertamanya.
Pengecualian yang sama berlaku jika rata-rata volume perdagangan spot harian di AS selama 12 bulan berada di $5 juta atau kurang. Kedua angka itu disesuaikan dengan inflasi.
Kerangka ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya melihat desentralisasi dari sisi teknis. SEC juga diberi alat untuk mengukur konsentrasi pengaruh dan skala ekonomi, sehingga proyek yang benar-benar menyebar bisa dibedakan dari proyek yang masih dikendalikan orang dalam.
