Program Sekolah Rakyat kini menjadi tumpuan baru bagi jutaan anak dari keluarga miskin yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, kehadiran program ini merupakan jawaban atas persoalan nyata yang ditemukan di lapangan.
Menurut Agus, banyak keluarga tidak mampu menanggung biaya sekolah anak-anak mereka, sehingga akses pendidikan terhenti sebelum selesai. Dalam pandangannya, Sekolah Rakyat hadir untuk membuka kembali pintu yang selama ini tertutup bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Masalah kemiskinan dan pendidikan saling berkaitan
Agus menjelaskan bahwa persoalan pendidikan pada keluarga miskin tidak berdiri sendiri. Biaya sekolah kerap berjalan bersama masalah pangan, pengasuhan, dan daya tahan ekonomi rumah tangga.
Ia menyebut masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Bagi Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai jembatan agar anak-anak itu dapat kembali belajar dan tidak terus terjebak dalam lingkaran yang sama.
Data yang dipaparkannya menunjukkan lebih dari 76 persen orang tua menyebut keterbatasan ekonomi sebagai hambatan utama untuk menyekolahkan anak. Karena itu, menurut Agus, kehadiran sekolah khusus untuk masyarakat miskin memunculkan kembali harapan bagi keluarga yang sebelumnya tidak punya kesempatan.
Temuan lapangan memperlihatkan persoalan yang lebih berat
Dalam sejumlah kunjungan ke daerah, Agus menemukan berbagai kondisi yang memperlihatkan betapa berat beban keluarga miskin. Di Magelang, ia bertemu seorang ibu yang sempat putus harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena kondisi ekonomi keluarga.
Di Klaten, ia menemukan anak-anak yang hidup dalam keterbatasan sangat berat, termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian. Sementara di Jakarta, ada siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang saat libur sekolah karena khawatir membebani orang tua soal makan sehari-hari.
Rangkaian kisah itu, menurut Agus, menunjukkan bahwa hambatan pendidikan kerap melekat pada persoalan hidup yang lebih luas. Sekolah Rakyat kemudian dipandang sebagai ruang aman bagi anak-anak yang semula terhenti pendidikannya untuk kembali belajar tanpa beban yang sama.
Dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945
Pernyataan Agus disampaikan dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” di Mattea Social Space, Jakarta Pusat. Dalam forum itu, ia menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan keadilan sosial.
Agus menilai program tersebut tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Agus.
Pandangan ekonom senior soal peran negara
Fuad Bawazier, ekonom senior yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, turut hadir dalam talkshow tersebut. Ia menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan negara.
Fuad mengatakan negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Ia juga menyoroti pendidikan sebagai kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial.
Forum itu kemudian mendorong mahasiswa untuk ikut mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk Sekolah Rakyat. Para pembicara menilai keberadaan program ini bukan hanya soal menambah akses belajar, tetapi juga menjaga persatuan nasional melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.