Perdebatan mengenai batas campur tangan asing dalam pemilu Meksiko kini memasuki fase baru setelah majelis rendah menyetujui amandemen konstitusi yang membuka peluang pembatalan hasil pemilu. Aturan itu menambah daftar alasan suatu pemilu bisa dinyatakan tidak sah, tetapi penerapannya masih belum dekat karena rancangan tersebut harus lebih dulu mendapat persetujuan Senat.
Dorongan perubahan ini memicu respons keras dari oposisi. Mereka menilai perluasan alasan pembatalan justru dapat melemahkan kepercayaan publik dan membuka ruang sengketa atas hasil pemilu yang sah.
Di Chamber of Deputies, rancangan amandemen itu lolos dengan 307 suara mendukung, 128 menolak, dan satu abstain. Meski sudah melewati satu kamar parlemen, perubahan konstitusi tersebut belum berlaku sebelum Senat memberi lampu hijau.
Isi amandemen itu tidak hanya menyebut campur tangan asing secara umum, tetapi juga memuat bentuk-bentuk yang dianggap melanggar. Daftarnya mencakup pendanaan ilegal, propaganda, penyebaran disinformasi secara sistematis, manipulasi digital, serta intervensi dari pemerintah atau lembaga asing.
Aturan tersebut juga menyinggung tekanan politik, ekonomi, diplomatik, atau media yang dinilai bertujuan memengaruhi opini publik. Namun, perubahan ini diperkirakan tidak akan berdampak pada pemilu federal berikutnya pada Juni 2027.
Dari kubu pemerintah, Ricardo Monreal yang memimpin partai berkuasa Morena di majelis rendah membela langkah itu sebagai perlindungan penting bagi demokrasi Meksiko. Ia menilai perlindungan konstitusional yang lebih kuat dibutuhkan agar pihak asing tidak membentuk hasil pemilu.
Sebaliknya, oposisi melihat pemerintah terlalu membesar-besarkan ancaman. Jose Elias Lixa dari Partai Aksi Nasional atau PAN menolak anggapan bahwa penolakan terhadap reformasi sama dengan mendukung campur tangan asing.
Ia menegaskan, keberatan mereka bukan berarti membenarkan intervensi luar. Lixa juga mengingatkan bahwa menolak pembatalan pemilu karena campur tangan kejahatan terorganisir dulu tidak bisa disamakan dengan mendukung kejahatan terorganisir.
Nada serupa datang dari Ruben Moreira Valdez dari Partai Revolusioner Institusional atau PRI. Ia mengatakan partainya menolak intervensi asing, tetapi mempertanyakan bagaimana aturan baru itu akan diterapkan saat pembahasan turunan dimulai.
Kekhawatiran terhadap tafsir aturan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam debat ini. Valdez menilai bahasa dalam amandemen terlalu luas dan bisa menimbulkan ketidakpastian ketika parlemen menyusun aturan pelaksana.
Ia mempertanyakan situasi seperti pembelian iklan dari luar negeri, penyebaran berita internasional di Meksiko, atau penggunaan tuduhan campur tangan untuk membatasi konten dan opini. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus dijawab jelas agar aturan baru tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Monreal pada Kamis juga meminta legislator menarik aturan sekunder yang seharusnya menjelaskan cara otoritas menentukan campur tangan asing. Aturan turunan itu sekaligus akan menentukan bagaimana dasar baru pembatalan pemilu diterapkan.
Partainya menilai waktu yang tersedia tidak cukup untuk memberlakukan ketentuan itu sebelum tenggat hukum yang terkait dengan siklus pemilu 2027. Dalam aturan pemilu, undang-undang harus disahkan setidaknya 90 hari sebelum proses pemilu dimulai agar bisa berlaku.
Di luar ruang parlemen, isu ini juga terkait dengan kekhawatiran yang lebih luas di tubuh Morena soal pengaruh luar terhadap urusan Meksiko. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah tokoh partai menyoroti kritik dari politisi asing dan komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai contoh tekanan eksternal yang dinilai dapat memengaruhi politik domestik.
Presiden Claudia Sheinbaum juga mengatakan ada risiko campur tangan asing dalam pemilu Meksiko. Dalam konferensi pers hariannya setelah pemungutan suara, ia mengakui pernah ada kasus pendanaan asing untuk kandidat dan organisasi lokal di Meksiko.
Dengan Senat masih harus mengambil keputusan, nasib amandemen ini tetap menggantung. Perdebatan berikutnya kemungkinan akan semakin bergeser ke detail penerapan, karena di sanalah batas antara perlindungan demokrasi dan sumber sengketa baru akan diuji.
