Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak dan seluruh informasi responden dijamin tetap rahasia. Penegasan ini menjadi penting karena pendataan masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan menyasar jutaan pelaku usaha di Jawa Tengah.
Kepala BPS Jateng Ali Said mengatakan pihaknya turun langsung mengawasi pendataan pelaku usaha di Kota Semarang. Ia melihat para pelaku usaha umumnya menerima petugas dengan terbuka dan responsif saat didatangi di lapangan.
Data dipakai untuk kebijakan, bukan untuk pajak
Ali menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk menggali informasi faktual tentang kondisi ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul akan menjadi dasar perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Ia menegaskan informasi individu tidak akan diberikan kepada pihak mana pun, termasuk kantor pajak. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak khawatir ketika memberikan keterangan kepada petugas sensus.
BPS menilai hasil pendataan ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi yang lebih tepat diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik.
Ruang data yang dikumpulkan
Untuk pelaku usaha, petugas akan menanyakan pendapatan, pengeluaran, dan serapan tenaga kerja. Sementara untuk responden rumah tangga, petugas menggali kondisi ekonomi dan aktivitas usaha yang dilakukan di rumah.
Ali menyebut jumlah usaha yang disensus di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,9 juta usaha. Angka itu sudah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Karena cakupannya besar, BPS mengerahkan banyak petugas mitra. Sekitar 36.890 petugas direkrut dan disebar ke seluruh Jawa Tengah untuk mendukung pendataan.
Proses digital untuk menjaga kerahasiaan
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurut dia, data perekonomian yang andal menjadi syarat penting untuk mencapai tujuan itu.
Sonny menjelaskan seluruh proses pendataan dilakukan secara digital agar informasi tetap aman. Petugas lapangan tidak bisa mengakses atau menyimpan data responden karena informasi langsung terkirim ke sistem milik BPS.
Ia juga menyebut sensus kali ini berbeda dari sebelumnya karena untuk pertama kalinya mencakup pencacahan di sektor pertanian. Selain itu, sensus berlangsung selama 2,5 bulan, dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar data yang dikumpulkan lebih lengkap.
Perubahan lain ada pada cakupan responden. Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mencatat pelaku usaha, tetapi juga keluarga, karena banyak aktivitas usaha dilakukan di dalam rumah.
Pelaku usaha menilai sensus penting
Salah satu responden, Herliani, pemilik Toko Sederhana, mengatakan dirinya tidak khawatir informasi yang disampaikan akan merugikan usahanya di kemudian hari. Ia justru menilai keterbukaan kepada petugas BPS sebagai tanda bahwa usahanya berjalan sesuai aturan.
Menurut Herliani, sensus ekonomi penting karena dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Ia juga menilai pelaku usaha perlu punya hubungan timbal balik dengan pemerintah agar kondisi nyata di lapangan bisa dipahami lebih baik.
