Otoritas kesehatan di Inggris selatan kini harus mengubah kebijakan sterilisasi perempuan setelah ombudsman menemukan adanya perlakuan yang tidak adil. Temuan itu muncul dari keluhan Leah Spasova, perempuan asal Oxfordshire yang selama bertahun-tahun ditolak saat meminta kontrasepsi permanen melalui NHS.
Parliamentary and Health Service Ombudsman menilai badan kesehatan setempat menolak pendanaan sterilisasi untuk perempuan, tetapi tetap membiayai vasektomi untuk laki-laki. Lembaga itu menyebut praktik tersebut tidak konsisten, tidak adil, dan dipengaruhi pertimbangan yang bersifat subjektif.
Spasova, seorang psikolog, mengatakan ia sudah mencari sterilisasi selama 10 tahun. Dalam periode itu, permintaannya terus dipindahkan dari satu layanan ke layanan lain tanpa kejelasan yang memberi hasil.
Kasus ini bermula setelah pengajuannya ditolak oleh Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West Integrated Care Board. Wilayah kerja badan itu mencakup layanan kesehatan bagi penduduk Buckinghamshire, Oxfordshire, dan Berkshire di Inggris selatan.
Ombudsman menemukan bahwa ICB tersebut tidak secara rutin mendanai sterilisasi perempuan. Dalam penolakannya, lembaga itu juga mempertimbangkan biaya dan kemungkinan Spasova menyesal di kemudian hari.
Namun, pertimbangan serupa tidak diterapkan ketika laki-laki meminta vasektomi. Karena itu, PHSO menilai perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai sterilisasi.
Spasova menilai penolakan itu bertentangan dengan prinsip bahwa dokter memberi nasihat, sementara pasien yang berhak memutuskan atas tubuhnya sendiri. Ia juga menyebut alasan kemungkinan penyesalan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab atas perasaannya.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sangat diskriminatif. Menurutnya, ketimpangan akses terhadap kontrasepsi permanen masih terjadi secara luas.
Paula Sussex dari PHSO mengatakan ada kekhawatiran bahwa layanan kesehatan telah mengecewakan pasien. Ia juga menyebut keluhan Spasova menjadi bukti bahwa suara pasien dapat mendorong perubahan kebijakan.
Otoritas kesehatan yang kini membawahi layanan di wilayah tersebut mengatakan pihaknya menerima temuan PHSO. Lembaga itu kemudian memperkenalkan kebijakan baru agar pasien yang memenuhi kriteria dapat mengakses sterilisasi perempuan.
Sterilisasi perempuan dilakukan dengan menutup saluran tuba falopi dan tingkat efektivitasnya lebih dari 99 persen. Prosedur ini sebanding dengan vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen, tetapi operasi pada perempuan lebih invasif dan lebih sulit dibalikkan.
Kasus Spasova kini menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana perbedaan kebijakan dapat langsung memengaruhi akses pasien terhadap layanan reproduksi. Bagi Spasova, kemenangan ini bukan hanya soal persetujuan medis, tetapi juga pengakuan bahwa perempuan berhak diperlakukan setara saat menentukan pilihan atas tubuh mereka sendiri.
