Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5,33 juta ton, dan angka itu disebut Badan Pangan Nasional sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah tersebut memberi bantalan besar bagi pemerintah di tengah tekanan inflasi pangan global dan gangguan pasokan yang masih membayangi banyak negara.
Posisi itu dinilai penting karena stok yang kuat bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal kemampuan menjaga harga tetap terjangkau. Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa dua faktor utama dalam stabilitas pangan nasional adalah pasokan yang cukup dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Stabilitas harga menjadi perhatian utama
Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menyebut cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sudah berada pada level 5,33 juta ton. Ia menilai capaian itu sebagai prestasi luar biasa karena menjadi jumlah tertinggi dalam sejarah republik ini.
Menurut Yudhi, ketersediaan beras yang kuat menunjukkan posisi Indonesia semakin kokoh dalam menjaga pasokan pangan. Ia juga menilai kondisi itu memberi ruang yang lebih aman saat pasar pangan dunia masih bergejolak dan inflasi belum sepenuhnya stabil.
Pengawasan harga diperketat di lapangan
Untuk menjaga agar stok besar itu benar-benar berdampak pada konsumen, Bapanas membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih atau Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Tugas utamanya adalah mengidentifikasi dan memverifikasi potensi pelanggaran terhadap harga acuan pemerintah dan harga eceran tertinggi. Pengawasan juga mencakup mutu dan keamanan pangan agar distribusi beras serta komoditas pokok lain tetap sesuai aturan.
Gerakan Pangan Murah terus digencarkan
Di sisi lain, Bapanas tetap mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga. Hingga 8 Juni 2026, program ini sudah digelar 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.
Pelaksanaan yang masif di berbagai daerah membuat program itu menjadi jalur penting untuk meredam gejolak harga. Pemerintah juga memanfaatkannya untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dukungan dari Bank Indonesia dan pemerintah daerah
Upaya pengendalian inflasi pangan juga diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera yang dijalankan Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Program ini diarahkan pada tiga sasaran utama yang saling berkaitan.
Deputi Gubernur BI, Ricky P Gozali, menyebut fokusnya adalah menjaga stabilitas harga, memastikan kesinambungan pasokan antarwilayah dan antarwaktu, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan. Ia menilai penguatan sistem pangan perlu dilakukan bukan hanya untuk menghadapi harga saat ini, tetapi juga untuk menjawab perubahan iklim, tantangan global, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat menuju Indonesia Emas 2045.
Inflasi masih berada dalam kendali
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional masih berada dalam kondisi terkendali. Inflasi tahunan tercatat 3,08%, sedangkan inflasi bulanan pada Mei 2026 berada di level 0,28%.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa penguatan stok beras, pengawasan harga, dan program stabilisasi pasokan masih berjalan searah dengan pengendalian inflasi. Dengan cadangan yang berada di level tertinggi sepanjang sejarah, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjaga pasar pangan tetap stabil saat dinamika harga terus berubah.