Pemerintah masih menghitung kebutuhan BBM untuk nelayan yang diperkirakan bertambah sekitar 400 ribu kiloliter hingga akhir tahun 2026. Kepastian harga dan skema penyalurannya juga belum ditetapkan, sehingga pembahasan kebijakan ini masih terus berjalan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah belum ingin mengambil keputusan sebelum kebutuhan riil dan kesiapan pasokan benar-benar jelas. Pernyataan itu ia sampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (13/7/2026).
Dua opsi kebijakan masih dibahas
Pemerintah menimbang dua skema utama untuk kebutuhan energi nelayan. Skema pertama adalah BBM bersubsidi untuk kapal di bawah 30 gross ton, sedangkan skema kedua adalah BBM non-subsidi untuk kapal di atas 30 GT.
Yuliot menjelaskan keputusan akhir masih menunggu pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk BBM non-subsidi, harga di lapangan saat ini disebut masih mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
| Isu | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Kebutuhan tambahan BBM nelayan | Diperkirakan 400 ribu KL | Ditargetkan terpenuhi hingga akhir tahun 2026 |
| Harga BBM nelayan | Belum diputuskan | Masih dalam pembahasan pemerintah |
| Skema kebijakan | 2 opsi | Subsidi untuk kapal di bawah 30 GT dan non-subsidi untuk kapal di atas 30 GT |
Masuk ke agenda besar pemberdayaan nelayan
Isu BBM untuk nelayan juga berkaitan dengan agenda pemerintah memperkuat fasilitas pendukung di desa-desa nelayan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan instalasi pembuatan es batu dan ruang cold storage di setiap desa nelayan.
Prabowo juga menyinggung pembangunan SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), ia menyebut banyak nelayan masih kesulitan mendapatkan solar.
“Kita akan bikin SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka diujungnya akan menguasai lautan kita,” ujar Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan dalam 3 tahun ke depan. Sebanyak 1.386 desa nelayan direncanakan diresmikan pada tahun ini sebagai bagian dari program tersebut.
Liputan6.com melaporkan bahwa perhatian pemerintah kini bergerak dari pemenuhan energi dasar sampai pembangunan fasilitas pendukung. Arah kebijakan itu menunjukkan BBM, es batu, cold storage, dan SPBU khusus nelayan ditempatkan dalam satu kerangka pemberdayaan yang lebih luas.