Produsen Minyak

Ketergantungan pada bahan bakar fosil kini kembali dipandang sebagai risiko ekonomi yang serius, terutama setelah lonjakan biaya energi mengguncang banyak negara. Sekretaris Jenderal Iklim PBB Simon Stiell menilai kondisi itu membuat negara-negara pengimpor energi seakan terus membawa inflasi dan ketidakstabilan ke dalam perekonomian mereka. Di Bonn, Jerman, perdebatan itu menguat menjelang agenda COP 2026 di Turki pada November. Stiell menegaskan bahwa perang di Timur Tengah bukan hanya memicu penderitaan manusia, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya sistem energi global yang masih sangat bergantung pada minyak dan gas. Koalisi baru di luar jalur utama negosiasi Tekanan terhadap produsen minyak ikut meningkat setelah sekitar 60 negara berkumpul di Kolombia pada April untuk mendorong transisi dari bahan bakar fosil. Forum itu lahir setelah kebuntuan dalam KTT iklim di Brasil pada November 2025 dan dipimpin oleh Kolombia serta Belanda. Aliansi tersebut diikuti Brasil, Australia, Norwegia, Jerman, dan sejumlah negara yang paling terdampak perubahan iklim. Kehadiran mereka membentuk apa yang disebut sebagai “coalition of the willing”, sebuah pendekatan yang membuat negara produsen minyak semakin waspada. Arab Saudi dan Iran sebelumnya ikut memblokir peta jalan yang lebih jelas untuk menghapus bahan bakar fosil. China, Rusia, Tanzania, dan Senegal juga menolak penguatan bahasa transisi tersebut, sehingga istilah bahan bakar fosil tetap menjadi salah satu topik paling sensitif dalam diplomasi iklim. Afrika berada dalam posisi yang serba sulit Sikap negara-negara Afrika terhadap transisi energi tidak seragam. Sejumlah negara seperti Nigeria masih mengekspor bahan bakar fosil, sementara negara lain masih mengandalkannya untuk memperluas akses listrik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Afrika termasuk kawasan yang paling terpukul perubahan iklim, padahal kontribusi historisnya terhadap emisi global kurang dari 4 persen. Karena itu, kepala negosiator Afrika Antwi Boasiako Amoah menegaskan bahwa proses multilateral tidak boleh dilewati begitu saja. “Ini adalah proses multilateral dan kita tidak seharusnya bergerak di luar proses itu lalu kemudian memaksakan hasilnya kepada pihak lain yang tidak ikut,” katanya kepada DW. Ia juga menyoroti bahwa hambatan terbesar masih berasal dari pendanaan terjangkau yang sangat terbatas. Banyak negara Afrika menghadapi biaya pinjaman yang tinggi dan akses sempit ke pasar keuangan internasional. Kondisi tersebut membuat investasi energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan berjalan lambat, meski kebutuhan adaptasi terus meningkat. Krisis energi mengubah pilihan kebijakan Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol menilai krisis energi terbaru telah memperlihatkan betapa rentannya sistem yang terlalu bergantung pada pasar bahan bakar fosil dan rantai pasok geopolitik yang rapuh. Lembaga riset Jerman, New Climate Institute, menyebut respons politik dari berbagai negara masih sangat beragam. Sejumlah pemerintah, termasuk Jerman, memilih langkah konvensional seperti keringanan pajak bahan bakar fosil. Sebaliknya, Uni Eropa, Chile, Indonesia, dan Vietnam memakai situasi ini untuk mempercepat elektrifikasi serta reformasi menuju sistem energi bersih. Para peneliti menilai krisis terbaru telah mengubah lanskap energi global secara permanen. Namun mereka juga mencatat bahwa respons kebijakan yang tegas masih belum cukup kuat, meski kesadaran terhadap risiko ketergantungan pada minyak dan gas terus bertambah. Fokus bergeser ke implementasi dan pendanaan Presiden COP30 Brasil, Andre Corra do Lago, melihat ada kemajuan dalam pertemuan Bonn menjelang pergantian kepemimpinan negosiasi iklim berikutnya ke Brasil, Turki, dan Australia. Menurut dia, arah pembicaraan mulai bergerak dari negosiasi menuju implementasi. Salah satu keputusan penting yang dibahas adalah komitmen melipatgandakan pendanaan adaptasi bagi negara berkembang hingga 2035. Namun, di Bonn masih muncul perdebatan soal tahun dasar perhitungan, karena hasilnya berbeda jauh antara basis 2019 dan 2025. Jika memakai 2019, peningkatan tiga kali lipat bernilai sekitar 20 miliar dolar AS. Jika menggunakan 2025, nilainya dapat mencapai sekitar 40 miliar dolar, sehingga angka finalnya masih menjadi bahan tarik-menarik di meja perundingan. Antwi Boasiako Amoah menegaskan Afrika tidak bisa membiayai adaptasi melalui utang tambahan. Ia meminta dukungan publik yang lebih besar serta peningkatan signifikan pendanaan iklim internasional, karena isu itu diperkirakan menjadi salah satu agenda utama dalam KTT iklim di Turki. Source: news.detik.com

Koalisi Baru Iklim Mulai Menekan Produsen Minyak, Peta Energi Dunia Berubah